DPRD Kritik Pemda Yogyakarta karena Telat Beri Bantuan ke Pasien Isolasi Mandiri

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pasien menjalani perawatan di tenda barak yang dijadikan ruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Sardjito, Sleman, DI Yogyakarta, Ahad, 4 Juli 2021. Sebanyak 63 pasien RS tersebut meninggal dunia dalam sehari semalam pada Sabtu kemarin hingga Minggu pagi akibat menipisnya stok oksigen. ANTARA/Hendra Nurdiyansyah

    Sejumlah pasien menjalani perawatan di tenda barak yang dijadikan ruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Sardjito, Sleman, DI Yogyakarta, Ahad, 4 Juli 2021. Sebanyak 63 pasien RS tersebut meninggal dunia dalam sehari semalam pada Sabtu kemarin hingga Minggu pagi akibat menipisnya stok oksigen. ANTARA/Hendra Nurdiyansyah

    TEMPO.CO, Yogyakarta - DPRD DIY mengkritik Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terseok-seok memberi bantuan bagi masyarakat yang sedang isolasi mandiri.

    "Aduan dari warga yang isolasi mandiri itu, bantuan baru datang setelah mereka selesai isolasi," kata Ketua DPRD DIY Nuryadi dalam rapat koordinasi dengan Pemda DIY di DPRD DIY, Selasa, 6 Juli 2021. Bantuan ini dalam bentuk vitamin dan kebutuhan pokok.

    Nuryadi menduga ketidaktepatan momen penyaluran bantuan itu karena tidak sinkronnya informasi tentang warga yang tengah isolasi dengan data yang dimiliki Satgas pemerintah di wilayah itu.

    "Kami minta bantuan bagi warga yang isolasi mandiri ini segera diselesaikan, karena ini sumbernya bukan bantuan dari pusat maka anggaran ABPD ataupun dana desa tolong disalurkan untuk kebutuhan itu, jangan saling menunggu," kata dia.

    Nuryadi juga menyinggung soal himbauan Pemerintah Daerah Yogyakarta yang belakangan ramai di media sosial soal agar masyarakat ikut bergerak swadaya dalam membantu penanganan Covid-19 di wilayahnya.

    Di media sosial itu, warga menyoroti himbauan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono atau Sultan HB X agar untuk operasional Satgas Covid-19 dipedukuhan, kampung, RT/RW menggunakan dana swadaya patungan atau jimpitan dengan semangat gotong royong. "Soal himbauan agar masyarakat bergerak itu tak salah, tapi ada baiknya jika pemerintah dalam situasi ini juga hadir untuk membantu," kata Nuryadi.

    DPRD mewanti-wanti Pemda DIY agar lebih tertata mengatur soal rencana bantuan langsung tunai (BLT) yang diprogramkan pemerintah pusat bagi warga selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat. "Jangan sampai dengan situasi seperti sekarang (pembatasan aktivitas) ternyata bantuannya juga tidak kunjung datang lagi," kata Nuryadi.

    Sekretaris DIY, Kadarmanta Baskara Aji dalam rapat koordinasi itu mengatakan, Pemda DIY telah menyediakan anggaran sekitar Rp 7 miliar untuk membiayai operasional bagi warga terpapar Covid-19 yang dikarantina di shelter. "Sudah dialokasikan sekitar Rp 7 miliar lebih dan sudah selesai lelang, dana itu untuk bantuan permakanan warga yang isolasi di shelter," kata Aji.

    Soal pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah, Aji berharap agar perangkat desa juga dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Menurut dia, dana bantuan untuk warga yang isolasi itu bisa diambil dari kas desa. "Kami sudah meminta kepada pemerintah kabupaten/kota juga desa, kalau ada warga isolasi mandiri agar dibantu dari alokasi anggaran yang ada," kata dia.

    Baca juga: Pasokan Obat Jadi Kekhawatiran Baru Rumah Sakit di Yogyakarta


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.