Ditanya Alasan Tidak Lockdown, Luhut: Mati Semua Rakyat Nanti

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas gabungan berjaga saat penyekatan jalan di Jalan Raya Kalimalang dengan mengerahkan kendaraan taktis jenis Panser di Jakarta, Senin, 5 Juli 2021. Dalam penyekatan tersebut sejumlah pengendara kendaraan bermotor dipaksa untuk berputar balik karena dalam masa PPKM Darurat. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Petugas gabungan berjaga saat penyekatan jalan di Jalan Raya Kalimalang dengan mengerahkan kendaraan taktis jenis Panser di Jakarta, Senin, 5 Juli 2021. Dalam penyekatan tersebut sejumlah pengendara kendaraan bermotor dipaksa untuk berputar balik karena dalam masa PPKM Darurat. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tidak mungkin menerapkan lockdown. “Tidak segampang itu juga. Mati semua rakyat nanti kalau kita lockdown,” kata Luhut dalam podcast Deddy Corbuzier, Selasa, 6 Juli 2021.

    Luhut mengatakan, kebijakan pembatasan yang diambil pemerintah sudah melalui pertimbangan yang matang. “Tidak satu angle kita lihat. Banyak pertimbangan lain sebelum go,” katanya.

    Kebijakan pembatasan yang diambil pemerintah saat ini adalah Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat. Kebijakan diambil untuk menekan laju penularan Covid-19.

    Menurut Luhut, PPKM Darurat berbeda dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang pernah diterapkan pada awal pandemi. PSBB, kata dia, lahir dari bawah. Artinya, satu provinsi yang ingin melakukan PSBB harus mengajukan ke pemerintah pusat, kemudian disahkan Kementerian Kesehatan.

    ADVERTISEMENT

    Sementara PPKM, kata Luhut, diputuskan pemerintah pusat yang bisa langsung diterapkan ke berbagai provinsi atau secara nasional. “Jadi dua hal berbeda,” ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Warga Tak Punya NIK Bisa Divaksinasi, Simak Caranya

    Demi mencapai target tinggi untuk vaksinasi Covid-19, Kementerian Kesehatan memutuskan warga yang tak punya NIK tetap dapat divaksin. Ini caranya...