Menko PMK Muhadjir Sebut Bansos PPKM Darurat Sudah Disalurkan

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri PMK Muhadjir Effendy memberikan kata sambutan pada Malam Syukuran dan Apresiasi Tim Kemanusiaan Pelepasan WNI dari Wuhan dengan Masyarakat Natuna  di Gedung Sri Serindid, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu, 15 Februari 2020. ANTARA/Muhammad Adimaja.

    Menteri PMK Muhadjir Effendy memberikan kata sambutan pada Malam Syukuran dan Apresiasi Tim Kemanusiaan Pelepasan WNI dari Wuhan dengan Masyarakat Natuna di Gedung Sri Serindid, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu, 15 Februari 2020. ANTARA/Muhammad Adimaja.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan saat ini pemerintah telah mulai menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST). Bansos tersebut sebagai langkah lanjutan dari penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.

    Bansos tunai ini akan diberikan kepada 10 Juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdampak, termasuk keluarga-keluarga miskin baru. Menurut Muhadjir, penyaluran tersebut dilakukan secara bertahap. 

    "Artinya sudah dikirim ke rekening-rekening untuk yang lewat Bank Himbara. Sedangkan yang PT Pos juga sudah mulai ada pengantaran uang langsung kepada keluarga penerima manfaat," ujar Muhadjir dalam keterangan tertulis, Selasa, 6 Juli 2021.

    Ia optimistis penyaluran bansos pada masa PPKM Darurat kali ini akan berjalan lebih baik dari pada masa PSBB tahun lalu. Hal itu dikarenakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) saat ini sudah terverifikasi lebih baik sejak masa penyaluran bansos tahun lalu.

    ADVERTISEMENT

    "Inshaallah data yang sekarang ini jauh lebih rapi, lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada data tahun lalu," kata Menko Muhadjir.

    Dia berkaca pada penyaluran bansos tahun lalu yang penyalurannya hanya melalui data yang dihimpun melalui RT, RW dan musyawarah desa tanpa verifikasi tingkat kabupaten kota. Muhadjir mengakui tahun lalu banyak kasus data KPM ganda, tumpang tindih, dan salah sasaran.

    Meski demikian, ia meyakini penyaluran itu semata-mata ditujukan agar masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. "Nah, untuk sekarang ini semua sudah kita rapikan. Kita sempurnakan dan sekarang tinggal pengendalian di lapangan," kata Muhadjir ihwal bansos di masa PPKM Darurat.

    Baca juga: Mensos Risma Mengatakan Bansos Rp 600 Ribu Segera Cair


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Warga Tak Punya NIK Bisa Divaksinasi, Simak Caranya

    Demi mencapai target tinggi untuk vaksinasi Covid-19, Kementerian Kesehatan memutuskan warga yang tak punya NIK tetap dapat divaksin. Ini caranya...