TEMPO.CO, Jakarta - Konsorsium Masyarakat untuk Kesehatan Publik yang terdiri dari YLBHI, Lapor Covid-19, ICW dan Lokataru bersama dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menilai pemerintah terlihat sangat lambat dalam merespon lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Hal ini berujung pada kolapsnya fasilitas kesehatan dan tingginya kematian akibat Covid-19.
Konsorsium dalam keterangan tertulis menyatakan pemerintah terkesan tidak benar-benar mendengarkan suara rakyat. Gawat daruratnya situasi saat ini menunjukkan bahwa suara-suara ahli kesehatan masyarakat, sosiolog, hingga mahasiswa, yang mengingatkan tidak mendapat perhatian.
"Pemerintah seolah tidak memiliki sense of crisis, tidak memiliki empati kepada keluarga yang selama ini berjuang menyelamatkan jiwa yang berakhir meregang nyawa akibat tidak mendapatkan pertolongan medis," kata Konsorsium, dalam keterangan tertulis, Selasa, 6 Juli 2021.
Lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia telah meningkatkan kematian. Dari catatan Lapor Covid-19, hingga 4 Juli 2021, data nasional setidaknya mencatat 60.582 orang meninggal terkonfirmasi positif melalui hasil usap PCR. Angka kematian akibat Covid-19 yang sebenarnya diperkirakan jauh lebih banyak. Sebab, data tersebut tidak memasukkan jumlah mereka yang meninggal dengan status probable atau yang mengalami gejala klinis penyakit infeksius Covid-19.
Kondisi di lapangan semakin buruk, membuat 291 orang meninggal saat melakukan isolasi mandiri di rumah. Ini seiring dengan laporan puluhan orang meninggal karena tidak mendapatkan bantuan oksigen di IGD RS Sardjito.
Hingga 5 Juli 2021, Pusara Digital Lapor Covid-19 mencatat setidaknya 1.046 tenaga kesehatan yang meninggal karena Covid-19. Di sisi lain, pemerintah tidak kunjung terlihat melakukan peningkatan 3T (testing, tracing, dan treatment) secara signifikan. "Ini menjadi potret nyata kolapsnya fasilitas kesehatan yang menyebabkan pasien Covid-19 kesulitan mendapatkan layanan medis yang semestinya," kata Konsorsium.
Atas dasar itu, Konsorsium mendesak agar pemerintah mengambil langkah luar biasa untuk menekan laju kegawatdaruratan pandemi. Beberapa di antaranya adalah meminta maaf kepada publik atas situasi ini dan memberikan solusi bantuan konkret terhadap keluarga yang berjuang mendapatkan perawatan Rumah Sakit/ICU/dan layanan medis lainnya.
Kedua, pemerintah didorong untuk melakukan pembatasan yang lebih ketat dari PPKM Mikro, yaitu dengan menekan kelonggaran pekerja sektor esensial untuk mengurangi laju pergerakan dan transmisi virus di tingkat komunitas.
Pemerintah juga harus melakukan pembaruan data secara realtime, yang bukan hanya menuliskan angka statistik, tapi harus merefleksikan kondisi yang sesungguhnya. Hal ini perlu diiringi dengan meningkatkan semua upaya surveilans, termasuk meningkatkan tes secara masif dan signifikan serta mempermudah testing dan cakupan vaksinasi;
"Menyudahi komunikasi yang mencitrakan baiknya situasi dan beralih ke komunikasi risiko yang berempati, akuntabel dan merefleksikan kegawatdaruratan di masyarakat dan faskes sesungguhnya di lapangan, sehingga menumbuhkan kewaspadaan bagi masyarakat untuk taat menjalankan protokol kesehatan," kata Konsorsium ihwal desakan ke pemerintah untuk menekan kasus Covid-19.
Baca juga: Lapor Covid-19: Pemerintah Harus Akui Kondisi Darurat dan Minta Maaf ke Rakyat
