Jaksa Sebut Pelanggar PPKM Darurat akan Sidang Langsung di Tempat

Seorang pengendara sepeda motor yang kesal tidak bisa melewati penyekatan di Bintaro sektor 3 membanting motornya sendiri didepan petugas, Senin 5 Juli 2021. Tempo/Muhammad Kurnianto

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana menyatakan, ada dua mekanisme penegakan hukum untuk pelanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

"Yakni melalui Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) untuk pelanggaran peraturan daerah dan Acara Pemeriksaan Singkat (APS) untuk tindak pidana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1948 tentang Wabah Penyakit Menular atau KUHP," ujar Fadil melalui siaran pers resmi pada Senin, 5 Juli 2021.

Informasi itu tertuang dalam petunjuk Penegakan Hukum Pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. 

Kemudian, Kejaksaan Agung juga meminta seluruh kepala kejaksaan negeri agar berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menggelar operasi yustisi. 

Ia mengatakan pelanggar operasi bisa dihukum lewat sidang tipiring di tempat, dengan langsung dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan dihadapkan kepada hakim dan jaksa yang hadir pada sidang ditempat.

Fadil menjelaskan, sidang di tempat bisa dilakukan di suatu tempat tertentu yang telah ditetapkan, antara lain lapangan atau di kendaraan terbuka secara mobile, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. "Dan, kepala kejaksaan negeri agar membentuk tim jaksa untuk menangani perkara pelanggaran PPKM Darurat di bawah koordinasi Kepala Seksi Pidana Umum," kata Fadil.

Baca juga: Panser Anoa Dikerahkan saat PPKM Darurat, Kodam Jaya Sebut Permintaan Polda Metro






Amerika Curiga Ada Warga Salahgunakan Program Bantuan Covid-19

1 jam lalu

Amerika Curiga Ada Warga Salahgunakan Program Bantuan Covid-19

Ada sekitar 69.323 kartu jaminan sosial atau Social Security Numbers (SSNs) yang digunakan untuk mendapatkan dana bantuan dari total USD 5,4 miliar


Jaksa Akui Ada Dilema Yuridis dalam Tuntutan 12 Tahun Richard Eliezer

15 jam lalu

Jaksa Akui Ada Dilema Yuridis dalam Tuntutan 12 Tahun Richard Eliezer

Jaksa penuntut umum mengakui ada dilema yuridis dalam menuntut terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu.


Satpol PP Tangsel Geruduk Toko Baju yang Didalamnya Ada Tempat Pijat, 16 Orang Dibawa ke Polres

16 jam lalu

Satpol PP Tangsel Geruduk Toko Baju yang Didalamnya Ada Tempat Pijat, 16 Orang Dibawa ke Polres

Satpol PP Tangsel menggeruduk sebuah toko baju yang di dalamnya ternyata ada tempat pijat. Sebanyak 16 orang dibawa ke polres.


Kepala BPKP: Kerugian Korupsi BTS Kominfo Kami Hitung

2 hari lalu

Kepala BPKP: Kerugian Korupsi BTS Kominfo Kami Hitung

Kejaksaan Agung dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih menghitung kerugian kasus korupsi BTS di Kominfo.


Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Usman Kansong Diperiksa Kejaksaan Agung

4 hari lalu

Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Usman Kansong Diperiksa Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi Usman Kansong terkait kasus korupsi BTS.


Satpol PP Tegur Wisatawan yang Merokok di Kota Tua Jakarta

5 hari lalu

Satpol PP Tegur Wisatawan yang Merokok di Kota Tua Jakarta

Satpol PP Jakarta Barat mengimbau wisatawan Kota Tua untuk tidak merokok di kawasan itu untuk menjaga daerah itu sebagai wilayah rendah emisi.


Pengacara Putri Candrawathi Sebut Hasil Poligraf Tidak Valid dan Cacat Hukum

5 hari lalu

Pengacara Putri Candrawathi Sebut Hasil Poligraf Tidak Valid dan Cacat Hukum

Pengacara Putri Candrawathi menyimpulkan hasil Poligraf kurang valid dan cacat hukum pada sidang pledoi di PN Jaksel


ETLE Belum Sepenuhnya Didukung Kemenkeu dan Kejagung, Kenapa?

5 hari lalu

ETLE Belum Sepenuhnya Didukung Kemenkeu dan Kejagung, Kenapa?

Lemkapi mengabarkan bahwa penerapan tilang elektronik (ETLE) belum didukung penuh oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).


Kasus KSP Indosurya Dianggap Ranah Perdata, PSI: Hakim Seharusnya Punya Rasa Kemanusiaan

5 hari lalu

Kasus KSP Indosurya Dianggap Ranah Perdata, PSI: Hakim Seharusnya Punya Rasa Kemanusiaan

PSI menilai majelis hakim seharusnya memiliki rasa kemanusiaan dalam memutuskan vonis untuk terdakwa kasus penipuan KSP Indosurya, Henry Surya.


Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Kejagung: Perkara Bukan Pidana tapi Perdata

5 hari lalu

Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Kejagung: Perkara Bukan Pidana tapi Perdata

Selain Henry, terdakwa Kasus KSP Indosurya lainnya juga didakwa bebas.