Lapor Covid-19: Pemerintah Harus Akui Kondisi Darurat dan Minta Maaf ke Rakyat

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasien menjalani perawatan di tenda darurat yang dijadikan ruang IGD RSUP Sardjito, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu, 30 Juni 2021. Rumah sakit ini telah menerina bantuan 100 oksigen tabung dari Kepolisian Daerah Yogyakarta pada Ahad pukul 00.15 WIB dini hari. ANTARA/Hendra Nurdiyansyah

    Pasien menjalani perawatan di tenda darurat yang dijadikan ruang IGD RSUP Sardjito, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu, 30 Juni 2021. Rumah sakit ini telah menerina bantuan 100 oksigen tabung dari Kepolisian Daerah Yogyakarta pada Ahad pukul 00.15 WIB dini hari. ANTARA/Hendra Nurdiyansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu pendiri Lapor Covid-19, Irma Hidayana, mengatakan pemerintah harus mengakui kondisi darurat pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini.

    Irma juga menilai pemerintah harus meminta maaf kepada masyarakat atas ketidakberhasilan menangani pandemi selama 1,5 tahun.

    "Saya kira permintaan maaf dan pengakuan pemerintah saat ini diperlukan, selain solusi yang konkret memberikan bantuan," kata Irma dalam diskusi virtual, Senin, 5 Juli 2021.

    Irma mengatakan mereka menerima banyak sekali laporan dari warga positif Covid-19 yang kesulitan mencari tempat isolasi terpusat, rumah sakit, ICU, hingga oksigen. Hingga Ahad, 4 Juli 2021, organisasi nirlaba ini mencatat 278 orang meninggal saat isolasi mandiri atau sedang berupaya mengakses layanan kesehatan.

    Irma pun menyoroti sikap Kementerian Kesehatan yang membantah fasilitas kesehatan kolaps dan kondisi tenaga kesehatan yang kelelahan. Tak setuju disebut kolaps, Kemenkes menyatakan fasilitas kesehatan hanya overkapasitas.

    Irma mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan yang meningkatkan layanan bagi pasien Covid-19 yang isolasi mandiri. Namun dia meminta pemerintah untuk tidak sekadar menjawab bahwa mereka telah mengkonversi rumah sakit umum menjadi rumah sakit khusus Covid-19.

    "Di lapangan keluarga berjuang luar biasa untuk mendapatkan bantuan supaya bisa dirawat oleh rumah sakit, ini dua hal yang sangat tidak nyambung," ujar Irma.

    Irma mengatakan pemerintah selama ini mengacu pada data resmi ihwal keterisian tempat tidur rumah sakit. Padahal, kata dia, data-data itu kerap tidak update. Ia meminta pemerintah tidak menggunakan statistik yang tak merepresentasikan kondisi di lapangan.

    "Mohon situasi yang sudah gawat darurat dan carut marut ini diakui, minta maaf, serta mengakhiri segala komunikasi yang mencitrakan bahwa kita baik-baik saja," ujar Irma.

    Doktor bidang ilmu kesehatan dan perilaku dari Columbia University ini mengatakan, pencitraan hanya menumbuhkan ketidakwaspadaan masyarakat. Ia mengatakan masyarakat tak semestinya disalahkan karena tidak taat protokol kesehatan.

    "Bagaimana mau taat kalau diberi tahu situasinya tenang-tenang saja. Apa yang terjadi sekarang adalah buah pengendalian pandemi yang tidak berhasil selama hampir 1,5 tahun ini," kata salah satu pendiri Lapor Covid-19 ini.

    Baca juga: Soal Rumah Sakit Penuh, Kemenkes: Tidak Kolaps, Tapi Over Kapasitas


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.