Polri Gunakan UU Wabah Penyakit Menular untuk Tindak Pelanggar PPKM Darurat

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon penumpang antre untuk naik Kereta Rangkaian Listrik saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Stasiun Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin, 5 Juli 2021. Jumlah penumpang KRL pada Senin pertama PPKM Darurat turun sebanyak 27 persen dibandingkan dengan Senin pekan lalu sebelumnya. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Calon penumpang antre untuk naik Kereta Rangkaian Listrik saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Stasiun Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin, 5 Juli 2021. Jumlah penumpang KRL pada Senin pertama PPKM Darurat turun sebanyak 27 persen dibandingkan dengan Senin pekan lalu sebelumnya. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto akan menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1948 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menindak segala bentuk pelanggaran selama Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

    "Ya penerapan aturan hukum yang berlaku dengan UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," ujar Agus saat dihubungi pada Senin, 5 Juli 2021.

    Sebelumnya, dalam jumpa pers daring pada 3 Juli, Agus menegaskan akan menjerat pidana pihak-pihak yang memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 dengan menjual obat, tabung oksigen dan kebutuhan medis lainnya di atas harga eceran tertinggi (HET).

    "Pak Kapolri sudah arahkan ke jajaran untuk disusun cara bertindak dan pasal yang sudah dikoordinasikan dengan pihak Kejaksaan, sehingga apabila terjadi menjual dengan harga yang lebih mahal, kami lakukan penegakan hukum," kata Agus pada 3 Juli 2021.

    Polri, kata Agus, juga bakal melakukan penindakan kepada oknum-oknum yang dengan sengaja melakukan pimbunan obat-obatan saat pandemi Covid-19. "Sengaja menimbun sampai menimbulkan keselamatan masyarakat terganggu akan kami lakukan penegakan hukum," kata dia. Pun termasuk menindak jika masih ada masyarakat atau bahkan pejabat yang tak mendukung pelaksanaan PPKM Darurat.

    Presiden Joko Widodo telah menetapkan kebijakan PPKM Darurat. Kebijakan untuk menekan kasus Covid-19 di Tanah Air yang disebut-sebut telah terjadi gelombang kedua Covid.

    PPKM Darurat ini berlaku mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Kebijakan ini hanya diterapkan di Jawa dan Bali di 122 kabupaten dan kota. Tercatat ada 48 Kabupaten/Kota yang masuk asesmen situasi pandemi level 4 dan 74 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 3 di Pulau Jawa dan Bali.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.