MK Tunda Seluruh Persidangan Selama PPKM Darurat

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat (tengah), Wahiduddin Adams (kiri) dan Manahan MP Sitompul (kanan) memimpin sidang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 24 November 2020. Sidang tersebut beragendakan perbaikan permohonan. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat (tengah), Wahiduddin Adams (kiri) dan Manahan MP Sitompul (kanan) memimpin sidang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 24 November 2020. Sidang tersebut beragendakan perbaikan permohonan. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menghentikan sementara seluruh aktivitas pengadilan selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat, sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang.

    "Menunda seluruh persidangan MK yang sudah terjadwal sampai dengan 20 Juli 2021. Sidang akan dijadwalkan kembali setelah 20 Juli 2021 atau dengan melihat perkembangan terakhir serta pengumuman MK," demikian bunyi siaran pers di laman resmi Mahkamah Konstitusi yang dikutip Tempo pada Senin, 5 Juli 2021.

    Mengiringi penundaan sidang, maka seluruh pegawai MK pun menjalani kebijakan bekerja dari rumah atau work from home. Sementara, seluruh kegiatan di luar sidang, seperti kunjungan tamu, audiensi, dan kegiatan lainnya, dilayani secara daring.

    "Pengajuan permohonan dan atau hal-hal yang berkaitan dengan perkara serta layanan umum lainnya tetap dilayani dengan menggunakan serta mengoptimalkan fasilitas daring."

    Presiden Joko Widodo telah menetapkan kebijakan PPKM Darurat. Kebijakan untuk menekan kasus Covid-19 di Tanah Air yang kasusnya melonjak dalam beberapa waktu terakhir.

    PPKM Darurat ini berlaku mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Kebijakan ini hanya diterapkan di Jawa dan Bali di 122 kabupaten dan kota. Tercatat ada 48 Kabupaten/Kota yang masuk asesmen situasi pandemi level 4 dan 74 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 3 di Pulau Jawa dan Bali.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.