Epidemiolog UI Kaji Pembatasan dengan Anies dan Menkes Sejak Mei

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan sudah mendiskusikan rencana pembatasan mobilitas dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sejak Mei 2021. 

    Pandu mengatakan, bahkan tak hanya dengan Anies, Fakultas Kesehatan Masyarakat UI juga berbicara dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pandu mengatakan dua isu yang dibahas adalah prediksi ledakan kasus Covid-19 setelah lebaran dan varian baru Covid yang kemungkinan sudah ada di Indonesia.

    Baik Anies maupun Budi, kata Pandu, merespon serius analisis tersebut. Ia menyebut keduanya sudah membawa isu ini dalam beberapa kali rapat dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana.

    "Beliau keduanya menyampaikan setiap ratas di istana, kelihatannya tidak ditanggapi serius," ujarnya ketika dihubungi pada Ahad, 4 Juli 2021.

    Menurut informasi yang diperoleh Tempo, Anies dan Budi Gunadi, dalam sejumlah forum, sepakat untuk mengetatkan mobilitas atau setidaknya kembali seperti kebijakan PSBB pada 2020. Namun, usul itu ditolak. Tempo masih mencoba menghubungi istana untuk mengonfirmasi informasi ini.

    Pandu menduga usul pengetatan ini selalu mental karena pemerintah pusat lebih memprioritaskan urusan ekonomi ketimbang menanggulangi Covid-19. Sebab, kata dia, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. "Sampai pertengahan Juni aja belum tergerak (mengambil opsi pengetatan Jawa-Bali), Pak Budi sampai bilang, sabar kita coba terus usulan tersebut," tuturnya.

    Pada 1 Juli lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru memutuskan memberlakukan PPKM Darurat khusus Jawa-Bali mulai 3-20 Juli. Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai koordinator.

    Bagi Pandu, kebijakan PPKM Darurat ini sudah telat. Semestinya diberlakukan paling lambat pada Juni lalu. Namun, ujar Pandu, kebijakan ini masih bisa memberi dampak mengurangi laju kasus ke depan, jika implementasinya dilakukan dengan baik.

    "Kalau sekarang kan sudah terlanjur lonjakan kasus, rumah sakit kolaps, ini kan buah keterlambatan kebijakan yang lalu. Kebijakan sekarang ini untuk mengatasi terjadi lonjakan kasus lebih tinggi di masa akan datang," kata Pandu Riono menceritakan ulang diskusi dengan Anies dan Menkes Budi Gunadi.

    Baca juga: Banyak RS Kehabisan Oksigen, Faisal Basri: Ungovernable Government


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.