YLBHI Sebut Polisi Kerap Usut Kasus Penodaan Agama karena Tekanan Massa

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati saat melakukan orasi di hadapan massa aliansi GEBRAK di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Oktober 2020. Tempo/M Yusuf Manurung

    Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati saat melakukan orasi di hadapan massa aliansi GEBRAK di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Oktober 2020. Tempo/M Yusuf Manurung

    TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyayangkan sikap polisi dalam penanganan kasus-kasus penodaan agama. Menurut YLBHI, polisi masih tunduk pada tekanan massa.

    “Polisi seringkali memproses kasus itu karena sudah viral,” kata Ketua YLBHI, Asfinawati, dalam peluncuran Laporan Penodaan Agama di Indonesia Sepanjang 2020 secara daring, Ahad, 4 Juli 2021.

    Asfinawati mengatakan YLBHI menemukan banyak kasus polisi mulai menangani tindakan penodaan agama karena lebih dulu menjadi polemik di media sosial. Polisi, kata dia, kemudian berdalih bahwa penangkapan itu dilakukan untuk menjaga ketertiban umum. Padahal, pada pasal 156 KUHP tidak ada penjelasan mengenai ketertiban umum atau viral yang bisa membuat seseorang dipidana.

    Selain itu, Asfinawati mengatakan ada pula kasus seorang pelaku dijemput paksa oleh sekelompok orang lalu dibawa ke kantor polisi. Dia menyayangkan kepolisian tetap memproses kasus tersebut.

    Laporan YLBHI menjabarkan bahwa hingga Maret 2020 terdapat 38 kasus penodaan agama. Sementara di akhir tahun 2020 terdapat 67 kasus. Dari 67 kasus itu, sebanyak 40 diproses. Dari 40 kasus, sebanyak 24 kasus polisi menyatakan proses hukum adalah bagian dari menjaga ketertiban agar masyarakat tidak main hakim sendiri.

    Asfinawati mengatakan terjadi perluasan penggunaan pasal untuk perbuatan yang dianggap penodaan agama. Tidak adanya definisi yang jelas soal penodaan agama itu membuat penegak hukum cenderung dipengaruhi oleh desakan massa untuk kasus yang dianggap viral.

    Menurut YLBHI, perluasan makna itu juga mempengaruhi maraknya penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kasus penodaan agama.  YLBHI menemukan ada tren penggunaan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjerat para pelaku penodaan agama. Para pelaku banyak yang masih berusia remaja.

    Dari 67 kasus yang disebutkan sebelumnya, sebanyak 32 kasus masuk proses penyidikan menggunakan UU ITE. Pasal yang paling sering digunakan adalah Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45a ayat (2) UU ITE. Pasal itu mengatur tentang ujaran kebencian.

    Pelaku yang dijerat dengan pasal UU ITE semuanya berawal dari unggahan di media sosial. Para pelaku yang dijerat kebanyakan remaja. Ada 8 orang tersangka di bawah 18 tahun, 2 orang berusia 19 tahun, 2 orang berusia 20 tahun dan 2 orang berusia 21 tahun.

    Menurut Asfinawati, penggunaan UU ITE menjadi mengerikan karena ada kasus yang bermula dari hanya guyonan. Misalnya, kata dia, ada seorang remaja umur 16 tahun yang mempelesetkan lagu Aisyah di TikTok dijerat dengan pasal penodaan agama. “Dahulu orang bisa berdebat tentang orang yang mengaku nabi itu penodaan agama atau bukan, sekarang orang yang bercanda saja terkena penodaan agama,” kata dia.

    Baca juga: YLBHI Sebut Banyak Remaja Dijerat Penodaan Agama dengan UU ITE


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.