Soal PPKM Darurat, Kapolri: Memang Tak Nyaman, Tapi Demi Kebaikan Bersama

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah warga memadati Pasar Cibinong saat PPKM Darurat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ahad, 4 Juli 2021. ANTARA/Yulius Satria Wijaya

    Sejumlah warga memadati Pasar Cibinong saat PPKM Darurat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ahad, 4 Juli 2021. ANTARA/Yulius Satria Wijaya

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI atau Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengakui tidak semua masyarakat nyaman dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

    Namun, kata Sigit, kebijakan ini harus diambil untuk menekan lonjakan kasus positif Covid-19 di Indonesia. Apalagi, pada 3 Juli 2021, kasus baru tercatat mencapai rekor yakni 27.913 kasus.

    "Memang tidak nyaman tapi ini semua untuk menjaga keselamatan rakyat sebagai hukum yang tertinggi, karena itu masyarakat harus tetap di rumah," ucap Kapolri Listyo Sigit melalui keterangan tertulis pada Ahad, 4 Juli 2021.

    Presiden Joko Widodo telah menetapkan kebijakan PPKM Darurat. Kebijakan untuk menekan kasus Covid-19 di Tanah Air yang disebut-sebut telah terjadi gelombang kedua Covid.

    PPKM Darurat ini berlaku mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Kebijakan ini hanya diterapkan di Jawa dan Bali di 122 kabupaten dan kota. Tercatat ada 48 Kabupaten/Kota yang masuk asesmen situasi pandemi level 4 dan 74 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 3 di Pulau Jawa dan Bali.

    Baca juga: PPKM Darurat, Masyarakat Lebak Dijatuhi Sanksi Sosial Jika Tak Pakai Masker


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.