P2G Minta Pemerintah Gencar Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 untuk Anak

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang anak menjalani vaksinasi COVID-19 untuk usia 12 tahun ke atas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu, 3 Juli 2021. Kolaborasi tiga pilar dan organisasi profesi antara lain IDI Jaya, IDAI Jaya, IBI Jaya, dan PPNI Jaya turut membantu jalannya vaksinasi untuk warga berusia 12 tahun ke atas untuk mencapai herd immunity pada Agustus mendatang. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Seorang anak menjalani vaksinasi COVID-19 untuk usia 12 tahun ke atas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu, 3 Juli 2021. Kolaborasi tiga pilar dan organisasi profesi antara lain IDI Jaya, IDAI Jaya, IBI Jaya, dan PPNI Jaya turut membantu jalannya vaksinasi untuk warga berusia 12 tahun ke atas untuk mencapai herd immunity pada Agustus mendatang. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendorong pemerintah dan satuan pendidikan agar gencar mensosialisasikan informasi tentang vaksinasi Covid-19 terhadap anak. 

    “Informasi tersebut harus disampaikan kepada sekolah dan orang tua secara utuh oleh pemerintah daerah. Kalau bisa, dibuat hotline-nya," kata Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Z Haeri dalam keterangannya, Sabtu, 3 Juli 2021.

    Iman mengatakan, informasi tersebut harus berisi tentang prosedur atau teknis vaksinasi siswa, syaratnya, cara mendaftar, dan lokasi vaksinasi. Sosialiasi sangat dibutuhkan agar orang tua mengizinkan anak divaksin.

    P2G, kata Iman, menemukan fakta di lapangan bahwa cukup banyak orang tua yang tidak mengizinkan anaknya divaksin. “Agaknya faktor informasi yang belum diterima secara utuh dan komprehensif, penyebab orang tua masih khawatir anaknya divaksinasi,” katanya.

    Selain sosialisasi, P2G juga meminta pemerintah mempercepat vaksinasi anak dan guru. Iman berharap pemerintah memprioritaskan vaksinasi anak usia 12-17 tahun yang berada di luar Jawa-Bali. 

    Menurut Iman, jika sekolah di luar Jawa-Bali telah memenuhi syarat daftar periksa, pemetaan kondisi Covid-19 di daerahnya maupun izin orang tua, maka siswa dapat memulai pembelajaran tatap muka terbatas. “Jangan sampai mereka belum divaksinasi, tapi pemda sudah menetapkan PTM terbatas. Tentu ini sangat berisiko,” ujar dia.

    Iman pun meminta agar sekolah-sekolah proaktif berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk penjadwalan vaksinasi siswa.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.