BEM UI ke Jokowi King of Lip Service, Dema UIN Riau Ungkap Janji Penguatan KPK

Reporter:
Editor:

Iqbal Muhtarom

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) dan Mensesneg Pratikno (kanan) menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. Beberapa poin dalam draf revisi UU KPK yang didukung Jokowi di antaranya,  kewenangan menerbitkan SP3, pembentukan Dewan Pengawas KPK dari unsur akademisi atau aktivis anti korupsi yang akan diangkat langsung oleh presiden, ijin penyadapan dari dewan pengawas internal KPK serta status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara. ANTARA

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) dan Mensesneg Pratikno (kanan) menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. Beberapa poin dalam draf revisi UU KPK yang didukung Jokowi di antaranya, kewenangan menerbitkan SP3, pembentukan Dewan Pengawas KPK dari unsur akademisi atau aktivis anti korupsi yang akan diangkat langsung oleh presiden, ijin penyadapan dari dewan pengawas internal KPK serta status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Kritik keras BEM UI yang menyebut Presiden Jokowi sebagai The King of Lip Service mendapat dukungan dari banyak pihak, terutama dari BEM dan DEMA universitas dan fakultas di berbagai daerah.  

    Ketua Dewan Mahasiswa (Dema) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Rian Febriansyah berpendapat kritikan yang dilayangkan oleh BEM UI terhadap Jokowi ini merupakan bentuk ekspresi bagi mahasiswa yang memang harus kritis terhadap penguasa.

    Sebab, menurut Rian, sapaan akrabnya, mahasiswa memiliki peran penting sebagai pengontrol jalannya roda pemerintahan dan juga presiden, sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. 

    “Kalau tidak mahasiswa, siapa lagi yang bisa mengevaluasi atau menyampaikan aspirasi kepada pemerintah,” kata Rian, saat dihubungi Tempo pada Jumat, 1 Juli 2021.

    Menurut Rian, mengkritik seseorang pemimpin melalui poster atau meme yang diunggah lewat media sosial, merupakan cara yang bijak untuk mengekspresikan aspirasi, mengingat dilarang adanya demonstrasi yang menyebabkan kerumunan di masa pandemi Covid-19.

    “Saya sependapat (dengan BEM UI) karena kritikan itu sudah kebiasaan kita di tingkat aktivis yang mengkaji isu terkini atau permasalahan yang ada di negara kita maupun internasional,” kata mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum ini.

    Apabila seorang pemimpin merasa kritikan yang disampaikan kepadanya tersebut tidak benar, maka harus dibuktikan dengan perbuatan. “Ketika pemerintah seperti halnya Presiden Jokowi, merasa yang diduga terhadap dia tidak benar, ya sudah dibuktikan,” tutur Rian.

    Rian berpendapat bahwa kritikan yang disampaikan kepada Jokowi tersebut tentunya sudah dikaji matang oleh BEM UI. Banyak janji-janji Jokowi yang memang belum terealisasi hingga saat ini, seperti revisi UU ITE, penguatan KPK, kasus orang hilang dan sejumlah janji lainnya.

    Menurut Rian, sebelum mengkritik seorang pemimpin, perlu dilakukan pengkajian dan pengumpulan bukti. Selain itu, mengkritik sah-sah saja asalkan tidak merambah ke ruang personal. “Kita mengkritik seseorang yang mana mengkritik ini jangan pernah mengkritik personalnya,” katanya. Rian menambahkan, kritik terhadap pemerintah perlu dilakukan sebagai upaya mengingatkan sekaligus memberikan penilaian terhadap kepimpinan seseorang.

    Menurut Rian kritik BEM UIN ke Jokowi sebagai The King of Lip Service adalah hal yang wajar “Selagi tidak mengusik nama personalnya. Namun sebagai sosok seorang pemimpin, yang dikritik itu adalah kepemimpinannya. Mengkritik baik lisan maupun tulisan harus ada dasar,” kata Rian.

    HENDRIK KHOIRUL MUHID

    Baca juga: Usai Tanggapi Kritik BEM UI, Jokowi Disebut The King of Pura-Pura Tidak Paham


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.