DPR Harap Aturan Turunan PPKM Darurat Tak Multitafsir

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Satpol PP melakukan razia penerapan protokol kesehatan di sebuah toko di Jalan Raya Cilangkap, Jakarta, Rabu, 30 Juni 2021. PPKM Mikro Darurat diterapkan saat penambahan kasus lebih dari 20 ribu kasus per hari dan tingkat keterisian rumah sakit (bed occupancy rate/BOR) di atas 70 persen. TEMPO/Subekti.

    Petugas Satpol PP melakukan razia penerapan protokol kesehatan di sebuah toko di Jalan Raya Cilangkap, Jakarta, Rabu, 30 Juni 2021. PPKM Mikro Darurat diterapkan saat penambahan kasus lebih dari 20 ribu kasus per hari dan tingkat keterisian rumah sakit (bed occupancy rate/BOR) di atas 70 persen. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad berharap aturan turunan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat tidak multitafsir.

    Dasco mengatakan hal ini penting agar Pembatasan Darurat ini berjalan efektif demi menekan laju penularan Covid-19. "Kami harap memang aturan-aturan yang dibuat untuk menunjang PPKM ini tidak multitafsir," kata Dasco dalam keterangan video, Kamis, 1 Juli 2021.

    Dasco mengatakan kejelasan aturan juga diperlukan agar Kepolisian atau penegak hukum tak kebingungan di lapangan. Dalam keadaan darurat pandemi ini, kata dia, semua pihak harus mengerti dan menjalani aturan dengan sungguh-sungguh.

    "Misalnya aturan restoran jam 18.00 tidak boleh ada kegiatan, ya sudah tutup, jangan ada take away di atas jam 18.00, karena itu akan juga orang hilir mudik sehingga apa yang diharapkan tidak berdampak," kata Dasco.

    Dasco melanjutkan, aturan untuk lingkungan tempat tinggal juga harus jelas. Misalnya, di atas jam yang dibatasi, kegiatan yang diperbolehkan hanya yang menyangkut kondisi darurat kesehatan.

    "Kecuali dalam keadaan darurat mesti ke rumah sakit atau pegawai tenaga kesehatan atau dokter yang sif-sifan misalnya itu baru diperbolehkan," kata Ketua Harian Partai Gerindra ini.

    Presiden Jokowi resmi menetapkan PPKM Darurat Jawa-Bali mulai 3-20 Juli. Ini merupakan langkah pemerintah dalam menanggulangi kenaikan eksponensial kasus Covid-19 di Tanah Air dalam sebulan belakangan.

    Baca juga: Anies akan Laksanakan PPKM Darurat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.