Satu Regu Kawal per Desa, Polda Jateng: Kami Tak Ingin PPKM Darurat Elek-elekan

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi (kanan) berdialog dengan sejumlah pengungsi saat mengunjungi tempat pengungsian bencana gunung Merapi di Banyurojo, Mertoyudan, Magelang, Jateng, Rabu 11 November 2020. Dalam keterangannya Ahmad Luthfi menyampaikan jajaran Polda Jawa Tengah menyiapkan seribu verbed (tempat tidur lipat) serta menyiapkan tenaga medis untuk membantu penanganan kesehatan pengungsi. ANTARA FOTO/Anis Efizudin

    Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi (kanan) berdialog dengan sejumlah pengungsi saat mengunjungi tempat pengungsian bencana gunung Merapi di Banyurojo, Mertoyudan, Magelang, Jateng, Rabu 11 November 2020. Dalam keterangannya Ahmad Luthfi menyampaikan jajaran Polda Jawa Tengah menyiapkan seribu verbed (tempat tidur lipat) serta menyiapkan tenaga medis untuk membantu penanganan kesehatan pengungsi. ANTARA FOTO/Anis Efizudin

    TEMPO.CO, Semarang - Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Inspektur Jenderal Ahmad Luthfi mengatakan siap membantu penerapan Pemeberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat. Program pemerintah untuk menekan penularan Covid-19 itu akan digelar mulai 3 sampai 20 Juli 2021.
     
    Luthfi menyebutkan, anggotanya di perbatasan wilayah Jawa Tengah siap membantu PPKM Darurat. "Ada beberapa titik simpul dari dan ke wilayah Jateng. Polres Brebes sudah menyiapkan, Rembang, Cilacap, Blora dan lainnya manakala PPKM Darurat dilaksanakan," katanya pada Kamis, 1 Juni 2021.
     
    Menurutnya, dalam PPKM Darurat ini satu desa atau kelurahan tak hanya disiagakan satu personel tetapi mencapai satu regu, pleton, hingga kompi. "Sehingga betul-betul diawasi. Kami tidak mau PPKM elek-elekan, karena semua diawasi pasukan kita," ujar Luthfi.
     
    Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku langsung kerkooridinasi dengan TNI, Polri, dan kepala daerah di wilayahnya. Dia mengaku siap menerapkan PPKM Darurat. Namun, dia tak membeberkan jumlah anggaran yang disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk program tersebut. "Anggarannya banyak," katanya sambil tertawa.
     
    Dia juga mengaku telah mendahului program serupa dengan menerbitkan Instruksi Gubernur pada 28 Juni 2021 lalu. Instruksi tersebut dianggap sejalan dengan skema PPKM Darurat. 
     
    Ganjar meminta bupati dan wali kota di Jawa Tengah mensosialisasikan PPKM Darurat ke warga masing-masing. "Bupati dan wali kota harus mencari jalan keluar, sehingga tidak terjadi kepanikan di tengah masyarakat," ujarnya. "Tidak boleh ada satupun bupati atau wali kota yang menawar, semuanya harus melaksanakan dengan baik."
     
    Selama PPKM Darurat, Ganjar mengingatkan warga Jawa Tengah tak perlu panik. Jika mengalami kesulitan agar melapor ke kepala daerah masing-masing. "Ada call center yang bisa dihubungi. TNI/Polri digerakkan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Camat, Kades semuanya bekerja," tuturnya.
     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Negara-negera yang Sudah Melakukan Vaksinasi Anak di Bawah 12 Tahun

    Di Indonesia, vaksin Covid-19 baru diberikan ke anak usia 12 tahun ke atas. Namun beberapa negara mulai melakukan vaksinasi anak di bawah 12 tahun.