Pulang dari Kyrgyzstan, Anggota DPR Tolak Karantina di Hotel

Anggota DPR RI saat mengikuti rapat paripurna ke-17 masa persidangan V tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Mei 2021. Rapat Paripurna tersebut beragendakan mendengarkan pidato ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan V tahun 2020-2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR Guspardi Gaus mengaku diperlakukan dengan tidak baik oleh petugas Kementerian Kesehatan saat dirinya baru kembali dari Kyrgyzstan. Guspardi mengaku cemas malam tadi karena dia hendak diinapkan di hotel.

"Saya baru datang dari Kyrgyztan, saya cemas juga semalam, mau diinapkan di hotel, dan memang cara-cara yang dilakukan tidak baik oleh Departemen Kesehatan," kata Guspardi dalam rapat kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Kamis, 1 Juli 2021.

Anggota Komisi Pemerintahan DPR ini menilai yang seharusnya dikarantina adalah orang-orang yang tinggal di luar negeri. Dia keberatan dikarantina lantaran ingin hadir di rapat Pansus RUU Otsus Papua hari ini.

"Jadi diperlakukan tidak baik. Karena apa, saya ingin hadir di acara ini, jadi mohon maaf kalau seandainya saya terlambat," kata politikus Partai Amanat Nasional ini.

Rapat kerja hari ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharief Hiariej. Adapun pihak Kementerian Keuangan hadir secara virtual.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19. Berdasarkan SE tersebut, pelaku perjalanan internasional yang dimaksud ialah WNI atau WNA yang melakukan perjalanan dari luar negeri dalam 14 hari terakhir.

Pelaku perjalanan internasional itu harus menunjukkan hasil negatif tes PCR di negara asal maksimal 3x24 jam sebelum jadwal keberangkatan, serta menjalani tes PCR ulang saat kedatangan. Pada saat kedatangan, setelah tes ulang PCR, pelaku perjalanan pun wajib menjalani karantina selama 5 hari.

Setelah karantina 5 hari pun, pelaku perjalanan wajib tes ulang PCR. Jika hasilnya negatif, pelaku perjalanan baru diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari dan menerapkan protokol kesehatan.






Australia Hapus Wajib Isolasi Mandiri Covid-19, Ahli Kesehatan Khawatir

1 hari lalu

Australia Hapus Wajib Isolasi Mandiri Covid-19, Ahli Kesehatan Khawatir

Australia akan menghapus wajib isolasi mandiri di rumah lima hari untuk orang yang terinfeksi Covid-19, yang membuat ahli kesehatan khawatir


Kemenkes Masih Wajibkan Vaksin Meningitis Jamaah Umrah Meski Saudi Cabut Syarat

1 hari lalu

Kemenkes Masih Wajibkan Vaksin Meningitis Jamaah Umrah Meski Saudi Cabut Syarat

Polemik vaksin meningitis ini mencuat setelah sejumlah jemaah umrah dari Bandara Juanda, Surabaya, gagal berangkat. Pasokan menipis.


Kemenkes Stok Ulang Vaksin Meningitis untuk Jemaah Umroh Awal Oktober

1 hari lalu

Kemenkes Stok Ulang Vaksin Meningitis untuk Jemaah Umroh Awal Oktober

Menipisnya stok vaksin meningitis ini sempat berdampak pada batalnya keberangkatan sejumlah jemaah umrah dari Bandara Juanda, Surabaya.


Kementerian Kesehatan Tetapkan 3 Lab UI Jadi Pusat Riset Vaksin

6 hari lalu

Kementerian Kesehatan Tetapkan 3 Lab UI Jadi Pusat Riset Vaksin

Kementerian Kesehatan meluncurkan laboratorium jejaring OIC CoE untuk mendukung tercapainya tujuan kemandirian produksi vaksin.


Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar, Direktur RSUP Surakarta: 60 Persen Sudah Penuhi 12 Kriteria

10 hari lalu

Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar, Direktur RSUP Surakarta: 60 Persen Sudah Penuhi 12 Kriteria

RSUP Surakarta menjadi salah satu rumah sakit yang menerapkan uji coba kelas rawat inap standar untuk pasien dengan hak kelas 2 dan kelas 3.


Skema Pembayaran Baru Siap Diujicobakan di 40 Serang

12 hari lalu

Skema Pembayaran Baru Siap Diujicobakan di 40 Serang

BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI siap mengujicobakan sistem pembayaran dengan skema Belanja Kesehatan Strategis Kesehatan Ibu dan Anak (BKS KIA) di 40 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) wilayah Kabupaten/Kota Serang.


Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

17 hari lalu

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.


PeduliLindungi Tak Dapat Diakses, Kemenkes Minta Masyarakat Gunakan Sertifikat Vaksin

17 hari lalu

PeduliLindungi Tak Dapat Diakses, Kemenkes Minta Masyarakat Gunakan Sertifikat Vaksin

Aplikasi pedulilindungi tidak dapat digunakan karena sedang dalam masa perbaikan.


Kemenkes Siapkan Aplikasi PeduliLindungi dalam 14 Bahasa untuk KTT G20

31 hari lalu

Kemenkes Siapkan Aplikasi PeduliLindungi dalam 14 Bahasa untuk KTT G20

Kemenkes ingin memastikan para tamu presidensi G20 mendapatkan pelayanan kesehatan yang berstandar paling maksimal.


Menjabat Hanya 5 Tahun, Apakah DPR Juga Mendapatkan Dana Pensiun Seperti PNS?

32 hari lalu

Menjabat Hanya 5 Tahun, Apakah DPR Juga Mendapatkan Dana Pensiun Seperti PNS?

Benarkah DPR mendapatkan dana pensiun? Apakah nominalnya lebih kecil dari dana pensiun ASN, sehingga tidak disebut membebani APBN?