PPKM Darurat Jawa-Bali, Ridwan Kamil: Ada Lockdown

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat  melepas Tim Jelajah Metropolitan Rebana II di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (28/6/2021). (Foto: Yogi P/Biro Adpim Jabar)

    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat melepas Tim Jelajah Metropolitan Rebana II di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (28/6/2021). (Foto: Yogi P/Biro Adpim Jabar)

    TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, PPKM Mikro darurat atau PPKM Darurat akan menerapkan lockdown. “Tadi pagi saya sudah rapat dengan Pak Luhut (Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi). Jadi kalau ada media yang menanyakan apakah di Jawa Barat akan ada lockdown, jawabannya iya. Tapi di level RT dan RW, tidak, dan belum di level kota dan kabupaten. Tidak dan belum di level provinsi,” kata dia, Rabu, 30 Juni 2021.

    Ridwan Kamil mengatakan, teknis PPKM Darurat itu akan di umumkan pemerintah pusat, besok, Kamis, 1 Juli 2021. “Apa itu definisi PPKM Darurat, itu akan di umumkan besok detilnya. Hari ini lebih pada bahwa itu keputusan nasionalnya,” kata dia.

    Ridwan Kamil mengatakan, dirinya belum bisa menjelaskan lebih banyak lagi karena masih menunggu aturan teknis penerapan PPKM Darurat yang dijanjikan akan dikirimkan sore. Aturan tekis tersebut diantaranya menyangkut perhelatan acara pernikahan, tempat wisata, serta aktivitas pertokoan dan mall.

    “Saya belum bisa sampaikan karean kami baru akan mendapat petunjuk protokolnya nanti sore sampai malam. Besok saya sosialisasikan dulu kepada sekitar 11 kota/kabupaten yang zona merah,” kata Ridwan Kamil.

    Ridwan Kamil mengatakan, teknis pelaksanaan PPKM Darurat yang kemungkinan akan dilaksanakan di 11 daerah zona merah di Jawa Barat akan dibahas besok. “Kami akan merapatkan detil isi panduan PPKM Mikro Daruratitu kepada walikota/bupati, setelah itu izin nanti kita rilis ke rekan media besok setelah koordinasi kami dengan kabupaten/kota,” kata dia.

    Kendati demikian, Ridwan Kamil mengaku, pemerintah Jawa Barat tengah menyiapkan kemungkinan lockdown serentak di level RT yang masuk kategori zona merah. Sedikitnya 730 RT, dari 100 ribu RT yang kemungkinan akan menjalani lockdown di level mikro.

    “Sedang kita analisa apakah efektif menahan penularan di  700-an RT ini melalui lockdown yang sedang kita siapkan. Lalu kalau lockdown sudah dilakukan maka semua orang tidak boleh pergi, maka urusan suplai pangan, kebutuhan primer harus diperhatikan,” kata Ridwan Kamil.

    Ridwan Kamil mengatakan, biaya pelaksanaan lockdown di level RT sudah dihitung. Di dalamnya termasuk biaya pangan, testing antigen, hingga APD. “Butuh dana sekitar RP 3,5 juta per hari per RT,” kata dia.

    Perhitungan dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan lockdown pada 730 lebih RT yang masuk zona merah menembus Rp 2,8 miliar sehari. Pembiayaan ini yang diakuinya masih digodok. Pengawasan lockdwn level RT dengan pelibatan TNI-Polri juga tengah dikaji.

    “Angka itu sedang kami rumuskan sekarang. Berapa persen menjadi tanggung-jawab dari kota/kabupaten, atau kas kelurahan. Tapi intinya itu akan berjenjang, dan juga sedang kita konsultasikan apakah pemerintah pusat juga bertanggung jawab terhadap pembiayaan jika ada lockdown di level mikro,” kata Ridwan Kamil.

    Ridwan Kamil mengaku, lockdown di level RT yang selama ini sudah biayanya dari swadaya warganya sendiri. “Bedanya, kita akan serempakkan. Analisanya minggu ini,” kata dia.

    Ridwan Kamil mengatakan, Jawa Barat akan menggenjot tracing dengan ditemukan meluasnya varian delta.  Setiap RT misalnya akan diminta menyetor nama 1 warganya yang akan dilatih menjadi tracer, atau pelacak Covid-19. “Kalau hanya mengurusi kedaruratan rumah sakit, kita hanya sibuk jaga gawang. Sementara kita ingin ofensif juga yaitu mencari di lapangan siapa-siapa yang terkena Covid yang masih berkeliaran,” kata dia.

    AHMAD FIKRI

    Baca: Ini Daftar 44 Kabupaten/Kota yang Bakal Terapkan PPKM Darurat Jawa - Bali


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.