Jaksa Tuntut Edhy Prabowo Bayar Uang Pengganti Rp 10 M di Kasus Ekspor Benur

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi Edhy Prabowo usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Februari 2021. Dalam pemeriksaan ini penyidik melakukan perpanjangan penahanan tahap tiga selama 30 hari terhadap Edhy Prabowo terkait kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster. TEMPO/Imam Sukamto

    Ekspresi Edhy Prabowo usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Februari 2021. Dalam pemeriksaan ini penyidik melakukan perpanjangan penahanan tahap tiga selama 30 hari terhadap Edhy Prabowo terkait kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Edhy Prabowo agar membayar uang pengganti total Rp 10 miliar. Hal itu Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ronald Worotika bacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Selasa, 29 Juni 2021 dalam kasus suap ekspor benih lobster (benur). 

    "Lalu menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 9.687.447.219 miliar dan US$ 77 ribu," ujar Jaksa Ronald. Di mana, jika ditotal dari uang pengganti yang disebut jaksa nilai keseluruhannya adalah Rp 10.808.401.669. 

    Jaksa Ronald mengatakan mantan menteri kelautan dan perikanan itu harus membayar uang pengganti tersebut waktu maksimal satu bulan setelah putusan pidana inkrah. Jika politikus Gerindra itu tak memiliki harta yang cukup untuk disita dan dilelang, maka akan dipenjara selama dua tahun. 

    "Kemudian, menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," kata Jaksa Ronald. 

    Dalam kasus suap terkait pengurusan izin ekspor benih lobster ini, Edhy Prabowo dituntut hukuman penjara selama lima tahun dan denda Rp 400 juta subsider enam bulan kurungan. 

    Baca juga: Sidang Ekspor Benih Lobster: Edhy Prabowo Dituntut 5 Tahun Penjara 

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.