Anggota Komisi Hukum DPR Minta Mahfud Md Bertindak soal Maraknya Peretasan

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat menerima kunjungan audiensi delegasi Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab Se-Indonesia di ruang kerja Wakil Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa, 19 November 2019.

    Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat menerima kunjungan audiensi delegasi Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab Se-Indonesia di ruang kerja Wakil Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa, 19 November 2019.

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Arsul Sani menilai jajaran pemerintahan perlu merespons maraknya peretasan kepada kelompok masyarakat sipil yang mengkritik pemerintah. Peretasan teranyar dialami oleh sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) setelah mereka mengunggah meme "Jokowi: The King of Lip Service".

    "Soal peretasan yang berulang-ulang terjadi, jajaran pemerintahan perlu menjelaskan kepada publik siapa yang diduga sebagai pelakunya," kata Arsul kepada Tempo, Selasa, 29 Juni 2021.

    Arsul mengatakan ada jajaran terkait yang dapat merespons maraknya peretasan ini, mulai dari Direktorat Siber Kepolisian RI hingga Badan Siber dan Sandi Nasional. Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini juga meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md untuk bertindak.

    "Kami yang di Komisi tiga meminta agar Menkopolhukam (Mahfud Md) mengambil inisiatif untuk melakukan rakor soal meluasnya kejadian peretasan ini," kata Arsul.

    Arsul mengatakan lambatnya respons pemerintahan terhadap kejadian-kejadian peretasan tersebut akan membuka ruang prasangka yang lebih lebar. Publik, kata dia, bisa menganggap bahwa peretasan tersebut dilakukan pihak yang terkait dengan institusi pemerintahan.

    Menurut Arsul, logika publik akan sampai pada kesimpulan hanya pihak yang memiliki pengetahuan dan teknologi saja yang dapat melakukan peretasan. "Dan tentu masyarakat kemudian akan menyimpulkan bahwa pihak semacam itu bisa jadi dari kalangan pemerintahan," kata Arsul.

    Lima pengurus BEM UI mengalami peretasan pada Senin kemarin, 28 Juni 2021. Yakni akun Whatsapp milik Tiara, Kepala Biro Hubungan Masyarakat BEM UI; akun Whatsapp Yogie, Wakil Ketua BEM UI; akun Telegram Naifah Uzlah, Koordinator Bidang Sosial Lingkungan BEM UI.

    Kemudian akun Instagram Syahrul Badri, Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI dan akun Whatsapp Leon Alvinda Putra, Ketua BEM UI. "Whatsapp saya diretas setelah mengirim rilis peretasan teman-teman, di Telegram juga sempat ada upaya login," kata Leon kepada Tempo, Senin, 29 Juni 2021 ihwal peretasan yang terjadi.

    Baca juga: Peretasan Pengurus BEM UI, Demokrat Ajak Fraksi di DPR Gunakan Hak Interpelasi

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.