Pemanggilan BEM UI, Dosen Hukum UGM: Rektor Takut Berlebihan

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Universitas Gadjah Mada (UGM). Shutterstock

    Ilustrasi Universitas Gadjah Mada (UGM). Shutterstock

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Sigit Riyanto mengatakan pemanggilan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI untuk mengklarifikasi poster yang isinya menyebut Jokowi sebagai King of Lip Service sebagai tindakan berlebihan. “Pejabat struktural UI takut berlebihan,” kata Sigit, Senin, 28 Juni 2021. 

    Sigit menyebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, presiden bukan simbol negara. Yang termasuk lambang negara adalah Bahasa Indonesia dan Garuda Pancasila sehingga Rektor UI tak perlu takut berlebihan poster bergambar Jokowi dengan mahkota di kepalanya itu menyinggung simbol negara. 

    Poster BEM UI, kata Sigit tidak melanggar hukum karena isinya bukan ajakan melakukan kekerasan. Poster-poster sindiran bergaya anak muda bagian dari kreativitas anak muda. Selain itu, poster tersebut juga melampirkan referensi pemberitaan dari sejumlah media massa sehingga BEM UI hanya menyajikan fakta-fakta yang jurnalis tulis. 

    Sigit prihatin dengan semakin merosotnya kebebasan dan ekosistem akademik. Melalui peristiwa itu, UI, kata Sigit justru mempertaruhkan otonomi kampus dan akademik demi kepentingan kalangan yang sedang menikmati kekuasaan politik. Dia menyayangkan pejabat kampus yang mendukung rezim yang berkuasa karena mendapatkan insentif. “Mereka yang menempati jabatan tertentu, misalnya komisaris BUMN mengorbankan kebebasan akademik,” kata Sigit. 

    Ketua BEM KM UGM, Muhammad Farhan mengatakan mendukung BEM UI. BEM UGM bergabung dengan Aliansi BEM Seluruh Indonesia memberikan dukungan sejak muncul pemanggilan Rektor UI kepada Ketua BEM UI. 

    Senin, 28 Juni ini, BEM SI juga menggelar konsolidasi bersama untuk melawan serangan atas kebebasan berekspresi mahasiswa yang melontarkan kritik kepada Presiden Jokowi. Mereka menggalang dukungan dengan tajuk Week of Resistance untuk melawan serangan tersebut.

    Gerakan yang diunggah di media sosial dengan akun bemsi itu mengajak publik mengirim tuntutan berupa tulisan dan foto dan mengunggahnya di media sosial dengan tagar #PekanMelawan. “Mengajak semua elemen masyarakat dan gerakan masyarakat sipil melawan penindasan,” kata Farhan. 

    SHINTA MAHARANI 

    Baca: Presiden Disebut Simbol Negara di Kasus BEM UI, Pakar Hukum: Terlalu Mengada-ada



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.