Tunjuk Pelaksana Gubernur Papua, Kemendagri: Agar Pemerintahan Berjalan Lancar

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Papua Lukas Enembe sempat memberikan uang Rp100.000 setelah diantar ke perbatasan melewati jalan tradisional atau jalan tikus yang ada di Skouw menuju Wutung, Papua Nugini. Untuk tarif ojek ke batas PNG melalui jalan tikus atau jalan tradisional hanya dua kina (kina adalah mata uang PNG yang kurs dipasarannya sekitar Rp4.000/kina). Istimewa

    Gubernur Papua Lukas Enembe sempat memberikan uang Rp100.000 setelah diantar ke perbatasan melewati jalan tradisional atau jalan tikus yang ada di Skouw menuju Wutung, Papua Nugini. Untuk tarif ojek ke batas PNG melalui jalan tikus atau jalan tradisional hanya dua kina (kina adalah mata uang PNG yang kurs dipasarannya sekitar Rp4.000/kina). Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Dance Yulian Flassy ditunjuk menjabat sebagai Plh Gubernur Papua ketika Lukas Enembe menjalani masa pemulihan. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan menyatakan penunjukan jabatan pelaksana harian (plh) gubernur Papua bertujuan untuk memastikan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan lancar.

    "Pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi mempunyai semangat yang sama untuk memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sekaligus pelayanan publik di Provinsi Papua berjalan dengan sebaik-baiknya,” kata Benni dalam keterangan tertulisnya, Senin 28 Juni 2021.

    Benni menjelaskan penunjukan pelaksana harian kepala daerah lumrah terjadi dan dibenarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda).

    Menurut dia, penunjukan Yulian Flassy sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua merupakan hal yang normal terjadi. Apalagi, Gubernur Papua Lukas Enembe sedang dalam masa pengobatan atau pemulihan, sementara kursi wakil gubernur masih kosong, setelah wafatnya Klemen Tinal bulan lalu.

    “Penunjukan plh kepala daerah ini hal yang lumrah sebenarnya, juga terjadi di daerah-daerah yang lain, ada regulasi yang mengatur bagaimana penunjukannya,” kata Benni

    Meski demikian, jubir Kemendagri ini menjelaskan bahwa kondisi antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda, sehingga membangun komunikasi dengan setiap lapisan pemerintahan menjadi salah satu kuncinya.

    Baca: Kemendagri Tunjuk Plh, Gubernur Papua Akan Laporkan Maladministasi ke Jokowi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar TNI-Polri yang Pernah Menjabat sebagai Plt Gubernur

    Penunjukan anggota TNI-Polri menjadi Plt Gubernur sudah sempat terjadi beberapa kali. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo.