Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komnas Perempuan Dorong 15 Prioritas dalam Rencana Aksi HAM 2021-2025

image-gnews
Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, Azriana (kiri) bersama Mariana Amiruddin berpose di samping karangan bunga dengan ucapan turut berduka cita atas tidak disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) usai menggelar konferensi pers di Kantor Komnas Perempuan, Jakarta, Senin, 1 Oktober 2019. Komnas Perempuan mendesak DPR RI memprioritaskan RUU tersebut untuk masa persidangan tahun 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, Azriana (kiri) bersama Mariana Amiruddin berpose di samping karangan bunga dengan ucapan turut berduka cita atas tidak disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) usai menggelar konferensi pers di Kantor Komnas Perempuan, Jakarta, Senin, 1 Oktober 2019. Komnas Perempuan mendesak DPR RI memprioritaskan RUU tersebut untuk masa persidangan tahun 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menilai Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021-2025 masih perlu diperkuat.

"Oleh karena itu, Komnas Perempuan mendorong pelaksanaan Rencana aksi HAM ini dilengkapi dengan 15 agenda aksi prioritas untuk diintegrasikan dalam empat agenda pemajuan hak-hak konstitusional perempuan," ujar Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani lewat keterangan tertulis, Sabtu, 26 Juni 2021.

Pertama, agenda upaya pencegahan dan penanganan kebijakan yang diskriminatif di tingkat nasional dan daerah. Untuk agenda ini, Komnas Perempuan mendorong Kementerian Dalam Negeri membatalkan kebijakan kepala daerah yang bersifat diskriminatif berbasis gender. Selain itu, juga menguatkan kapasitas perancang kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang dibentuk akan kondusif bagi upaya penghapusan diskriminasi.

Kedua, dalam agenda optimalisasi pemenuhan hak dan layanan bantuan hukum bagi perempuan berhadapan dengan hukum, Komnas menilai aksi pemantapan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT PKKTP) sangat krusial.

"0ptimalisasi pemenuhan hak dan layanan bagi perempuan korban juga perlu dilengkapi dengan langkah legislasi, terutama dengan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual," ujar Andy.

Masih dalam agenda yang sama, penguatan jaminan hukum untuk mencegah penyiksaan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dinilai perlu dilakukan melalui pengesahan Optional Protocol dari Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (OPCAT). Juga, melalui revisi KUHAP dan KUHP. 

Ketiga, pada agenda perlindungan bagi perempuan pekerja, Komnas mendorong agar implementasi Rencana Aksi HAM ini juga menargetkan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang telah tertunda selama 17 tahun dan pemantauan pelaksanaan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia maupun pada UU Ketenagakerjaan serta mengambil langkah-langkah korektif atas persoalan yang ada.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Keempat, dalam agenda meningkatkan akses perempuan dalam situasi khusus, Komnas mendorong kelompok rentan yang disasar perlu diperluas untuk juga mencakup perempuan lansia yang jumlahnya semakin banyak.

"Pelaksanaan Rencana Aksi HAM juga perlu ditautkan dengan pelaksanaan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial, sehingga memuat perhatian pada pemenuhan akses keadilan bagi perempuan korban konflik sosial, terutama yang rentan diskriminasi berlapis," ujar Andy.

Mengingat konflik sosial kerap terjadi akibat konflik agraria dan tata kelola ruang yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat, maka Komnas mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat.

Komnas Perempuan juga mendorong adopsi agenda penuntasan pelanggaran HAM masa lalu sebagai salah satu aksi penting dalam meningkatkan akses perempuan pada pelayanan publik, penghidupan yang bermartabat dan menguatkan kohesi sosial.

Baca juga: Perpres Rencana Aksi HAM yang Diteken Jokowi Dinilai Mengecewakan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Temuan Tulang Manusia di Reruntuhan Rumoh Geudong Aceh, Pemerintah Diminta Hentikan Proyek

16 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Pj Gubenur Aceh Achmad Marzuki (ketiga kanan) saat melihat denah pembangunan living part Rumoh Geudong di sela peluncuran penyelesaian pelanggaran HAM berat di Rumoh Geudong, Gampong Bili Aron, Kabupaten Pidie, Aceh, Selasa, 27 Juni 2023. Presiden Jokowi resmi meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non yudisial sebanyak 12 pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dan dimulai dari Aceh sebagai titik kick off program tersebut. ANTARA FOTO/Khalis Surry
Temuan Tulang Manusia di Reruntuhan Rumoh Geudong Aceh, Pemerintah Diminta Hentikan Proyek

Pekerja proyek pembangunan Memorial Living Park Rumoh Geudong di Kabupaten Pidie, Aceh menemukan tulang-belulang manusia diduga korban pelanggaran HAM berat. Lokasi tersebut adalah salah satu situs tempat terjadinya penyiksaan dan pembunuhan terhadap warga sipil yang dituduh anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) semasa pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM).


Sebut Israel Lakukan Genosida di Gaza, Pelapor Khusus PBB Diancam

21 jam lalu

Pelapor Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina Francesca Albanese. Dok: OHCHR
Sebut Israel Lakukan Genosida di Gaza, Pelapor Khusus PBB Diancam

Pelapor khusus PBB Francesca Albanese, yang menerbitkan laporan bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza, mengaku menerima ancaman


Komnas HAM Papua Sebut Korban Penganiayaan yang Diduga Dilakukan Prajurit TNI Meninggal

2 hari lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Komnas HAM Papua Sebut Korban Penganiayaan yang Diduga Dilakukan Prajurit TNI Meninggal

Komnas HAM Papua menyebut korban kekerasan yang diduga dilakukan anggota TNI dari Yonif Raider 300/Brajawijaya telah meninggal dunia di Ilaga,


Terus Berulang, Organisasi Masyarakat Sipil Kecam Penganiayaan terhadap Warga Papua oleh Anggota TNI

2 hari lalu

Ilustrasi penganiayaan. siascarr.com
Terus Berulang, Organisasi Masyarakat Sipil Kecam Penganiayaan terhadap Warga Papua oleh Anggota TNI

Anggota TNI kembali melakukan penganiayaan terhadap warga Papua. Begini kata organisasi masyarakat sipil.


Sebby Sambom Sebut Warga yang Dianiaya Prajurit TNI Bukan Anggota TPNPB-OPM

2 hari lalu

Sebby Sambom. phaul-heger.blogspot.com
Sebby Sambom Sebut Warga yang Dianiaya Prajurit TNI Bukan Anggota TPNPB-OPM

Juru Bicara TPNBP-OBM, Sebby Sambom, membantah soal dugaan korban atau warga yang disiksa prajurit TNI merupakan anggotanya.


Kutuk Penyiksaan Warga Papua oleh TNI, YLBHI: Praktik yang Terus Berulang

2 hari lalu

Ketua YLBHI Muhammad Isnur menyampaikan orasi saat menggelar konferensi pers di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Minggu, 26 Maret 2023. Dalam kegiatan tersebut sejumlah organisasi pelajar pemuda mahasiswa, aliansi buruh, dan gerakan Rakyat menuntut Presiden dan DPR Batalkan UU Cipta Kerja Inkonstitusional.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Kutuk Penyiksaan Warga Papua oleh TNI, YLBHI: Praktik yang Terus Berulang

YLBHI mendesak Komnas HAM secepatnya melakukan penyelidikan dan menuntut para pelaku penyiksaan warga Papua.


Reaksi Gereja atas Penganiayaan Warga Papua oleh Anggota TNI

3 hari lalu

Ilustrasi penganiayaan. siascarr.com
Reaksi Gereja atas Penganiayaan Warga Papua oleh Anggota TNI

Keuskupan Agung Jakarta dan PGI meminta pemerintah segera menginvestigasi penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI.


ELSAM Sebut Penetapan Hasil Pemilu 2024 Jadi Gong Berakhirnya Upaya Penelusuran Kejahatan HAM Masa Lalu

4 hari lalu

ELSAM Sebut Penetapan Hasil Pemilu 2024 Jadi Gong Berakhirnya Upaya Penelusuran Kejahatan HAM Masa Lalu

ELSAM menilai kemenangan Prabowo di Pemilu 2024 bisa menjadi gong yang mengakhiri agenda-agenda strategis untuk mengungkapkan kebenaran


LBH Papua Desak Komnas HAM Bentuk Tim Investigasi Penganiayaan Warga oleh Aparat

4 hari lalu

Ilustrasi Penyiksaan oleh Polisi atau Kekerasan oleh Polisi. shutterstock.com
LBH Papua Desak Komnas HAM Bentuk Tim Investigasi Penganiayaan Warga oleh Aparat

Direktur LBH Papua Emanuel Gobay mengatakan Komnas HAM wajib melakukan investigasi sebagai bagian dari tugasnya.


LBH Papua Soroti Dua Kasus Penyiksaan Warga Papua oleh Aparat dalam Satu Bulan Terakhir

4 hari lalu

Ilustrasi Penyiksaan oleh Polisi atau Kekerasan oleh Polisi. shutterstock.com
LBH Papua Soroti Dua Kasus Penyiksaan Warga Papua oleh Aparat dalam Satu Bulan Terakhir

LBH Papua mengatakan kedua penyiksaan tersebut merupakan tindak pidana. Salah satu korban masih di bawah umur.