Sosok Calon Dubes Portugal Rudy Alfonso, Pernah Jadi Saksi Kasus e-KTP

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rudi Alfonso. ANTARA

    Rudi Alfonso. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Golkar sekaligus pengacara Rudy Alfonso masuk dalam 33 nama masuk dalam daftar calon duta besar atau Dubes pilihan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    Daftar 33 calon duta besar itu terdapat dalam lampiran Surat Presiden RI Nomor R-25/Pres/6/2021, tanggal 4 Juni 2021. Rudy Alfonso diplot menjadi duta besar Portugal.

    Berdasarkan penelusuran Tempo, Rudy pernah menjadi saksi dalam kasus proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP untuk tersangka
    Markus Nari.

    Komisi Pemberantasan Korupsi mencurigai transfer dana sebesar Rp 2 Miliar dari PT Quadra Solutions untuk kantor advokat dan konsultasi hukum Alfonso and Partners, milik Rudy Alfonso yang saat itu menjabat Ketua Bidang Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. PT Quadra Solutions merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), pemenang tender e-KTP.

    Jaksa KPK Taufiq Ibnunugroho mengatakan aliran duit Rp 2 miliar tersebut cukup ganjil. "Suatu kebetulan sekali pada waktu yang berdekatan, klien-klien yang membayar miliaran rupiah adalah pihak-pihak yang terlibat proyek e-KTP, Perum PNRI, PT Quadra Solutions, PT Biomorf Lone Indonesia, dan lain lain," kata Taufiq saat dihubungi Tempo pada Rabu, 1 November 2017.

    Adapun Rudy membantah aliran duit Rp 2 miliar dari PT Quadra Solutions berkaitan dengan proyek e-KTP. Menurut Rudi, uang ini diberikan murni diberikan perusahaan tersebut untuk konsultasi hukum lain.

    "Itu atas nama perusahaan, bukan atas nama perseorangan ASS (Anang Sugiana Sudihardjo, Direktur Utama PT Quadra Solutions)," kata. Adapun Anang ditetapkan KPK sebagai tersangka keenam kasus korupsi e-KTP.

    Rudi mengatakan duit Rp 2 miliar tersebut resmi tercatat di kantor konsultan hukum miliknya dan memiliki bukti transfer. Tak hanya itu, konsultasi hukum kepada PT Quadra Solutions juga dilakukan secara legal. "Ini ada kontrak dan dilindungi Undang-Undang kok," kata dia.


    DEWI NURITA

    Baca: Beredar Supres Calon Dubes, Ada Nama Agus Widjojo Hingga Fadjroel Rachman


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Selamat Jalan KPK

    Berbagai upaya melemahkan posisi KPK dinilai tengah dilakukan. Salah satunya, kepemimpinan Firli Bahuri yang dinilai membuat kinerja KPK jadi turun.