Kemendagri Tunjuk Plh, Gubernur Papua Akan Laporkan Maladministasi ke Jokowi

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Papua Lukas Enembe sempat memberikan uang Rp100.000 setelah diantar ke perbatasan melewati jalan tradisional atau jalan tikus yang ada di Skouw menuju Wutung, Papua Nugini. Untuk tarif ojek ke batas PNG melalui jalan tikus atau jalan tradisional hanya dua kina (kina adalah mata uang PNG yang kurs dipasarannya sekitar Rp4.000/kina). Istimewa

    Gubernur Papua Lukas Enembe sempat memberikan uang Rp100.000 setelah diantar ke perbatasan melewati jalan tradisional atau jalan tikus yang ada di Skouw menuju Wutung, Papua Nugini. Untuk tarif ojek ke batas PNG melalui jalan tikus atau jalan tradisional hanya dua kina (kina adalah mata uang PNG yang kurs dipasarannya sekitar Rp4.000/kina). Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Papua Lukas Enembe menyesalkan adanya penunjukkan Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua lewat Surat Mendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah tanggal 24 Juni 2021. Lukas berencana melaporkan dugaan maladministrasi ini kepada Presiden Jokowi dan juga akan memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat Papua.

    Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus mengatakan adanya indikasi maladministrasi yang terjadi. Pasalnya, penunjukan tersebut tidak melalui prosedur dan mekanisme yang benar.

    "Berdasarkan Surat Mendagri Nomor 857.2590/SJ tanggal 23 April 2021 disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintah tetap melalui koordinasi kepada Gubernur Papua, namun praktik kemarin memperlihatkan bahwa ketentuan yang mewajibkan adanya koordinasi kepada Lukas Enembe diacuhkan dan tidak digunakan," kata Rifai di Jayapura, Jumat, 25 Juni 2021.

    "Sehubungan dengan itu, masyarakat Papua diminta untuk tetap bijak dalam menerima dan menyaring segala bentuk informasi yang keliru berkaitan dengan Gubernur Lukas Enembe," ujarnya pula.

    Dia menjelaskan, Lukas Enembe meminta agar rakyat Papua tidak terprovokasi atas isu apa pun, dan mengajak untuk menjaga keamanan Tanah Papua ini bersama-sama.

    Ia menambahkan kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe semakin membaik, dan berterima kasih kepada rakyat Papua atas segala doa dan dukungan yang tidak hentinya diberikan hingga kini.

    Sebelumnya, beredar PDF surat berkop Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 24 Juni 2021 dengan Nomor T.121.91/4124/OTDA, yang isinya soal pengangkatan Sekda sebagai Plh Gubernur Papua. Ini untuk kesinambungan jalannya pemerintahan, mengingat Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal meninggal dunia pada 21 Mei 2021.

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membenarkan beredarnya surat penunjukan Sekda Provinsi Papua Dance Yulian Flassy sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua.

    Baca: Lukas Enembe Sakit, Kemendagri Tunjuk Sekdaprov Plh Gubernur Papua


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.