KPK-Kemenhan Teken Kerja Sama Diklat Bela Negara untuk Pegawai Lolos TWK

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang awak media mengambil dari layar saat upacara pelantikan dan pengambilan sumpah menjadi Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan secara daring di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 1 Juni 2021. Ketua KPK Firli Bahuri, resmi melantik 1.271 pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara yang dinyatakan lolos melalui tes wawasan kebangsaan. TEMPO/Imam Sukamto

    Seorang awak media mengambil dari layar saat upacara pelantikan dan pengambilan sumpah menjadi Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan secara daring di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 1 Juni 2021. Ketua KPK Firli Bahuri, resmi melantik 1.271 pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara yang dinyatakan lolos melalui tes wawasan kebangsaan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Pertahanan  menyepakati kerja sama penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan bagi pegawai KPK yang akan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara. Penandatanganan dilakukan antara Pelaksana tugas Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK dengan Mayor Jenderal TNI Dadang Hendrayuda selaku Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan.

    Penandatangan kerja sama dilaksanakan di Ruang Bhineka Tunggal Ika Kemenhan yang disaksikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal  M. Herindra. Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan merupakan tindak lanjut rangkaian proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.

    “Sesuai amanat UU Nomor 19 Tahun 2019, pegawai KPK adalah ASN. Maka seluruh pegawai KPK harus beralih proses menjadi pegawai ASN dan tentulah harus ikut serta tunduk terhadap UU ASN. Salah satunya persyaratan mengenai wawasan kebangsaan,” kata Firli Bahuri dalam keterangan tertulis KPK, Jumat, 25 Juni 2021.

    Pelaksanaan diklat  berlangsung selama empat minggu. Pelaksaan pembinaan akan dimulai pada tanggal 22 Juli 2021. Seperti diketahui, KPK melakukan tes wawasan kebangsaan kepada para pegawainya untuk bisa menjadi aparatur sipil negara. Dalam tes itu, ada 75 pegawai yang dianggap tak lolos. Hasil tes itu diwarnai banyak polemik, mulai dari dugaan penyelundupan pasal tentang TWK, hingga dugaan upaya menyingkirkan orang-orang yang dianggap berintegritas.

    Meski dengan banyaknya protes, pada 25 Mei 2021, KPK dan sejumlah lembaga menggelar rapat yang hasilnya adalah 51 orang yang tidak lulus akan dipecat dari komisi antirasuah. Sementara, 24 sisanya masih bisa diangkat menjadi ASN asalkan mau mengikuti pendidikan dan pelatihan, disusul tes ulang. Sebanyak 24 pegawai itulah yang rencananya akan mengikuti pelatihan tersebut.

    Baca Juga: Dugaan Dominasi Firli Bahuri di KPK, Bikin 2 Pimpinan KPK Tak Betah


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.