Kasus Covid-19 Tinggi, Mahfud Md Batal Jadi Wali Nikah di Pamekasan Madura

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menerima Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) di kantornya, Jumat sore, 11 Juni 2021. Dok. Humas Polhukam

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menerima Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) di kantornya, Jumat sore, 11 Juni 2021. Dok. Humas Polhukam

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md membatalkan kunjungan kerja dan menjadi wali nikah keponakannya di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ia urung ke Madura karena kasus Covid-19 sedang tinggi.

    "Keponakan saya, Irma, mau melaksanakan resepsi nikah dan saya sudah menjadwalkan hadir ke Madura sebagai wali, tapi karena situasi begini saya tak bisa hadir. Biar keluarga di Madura yang memutuskan," ujar Mahfud dalam siaran persnya, Jumat, 25 Juni 2021.

    Mahfud juga membatalkan beberapa agenda kunjungan, seperti acara dengan Universitas Airlangga dan Bupati Sampang yang sebelumnya telah menjadwalkan untuk dialog bersama akademikus, tokoh agama, ulama, habib, dan masyarakat di Sampang.

    Pemerintah memutuskan memperkuat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro karena tingginya penyebaran Covid-19 di beberapa daerah. Untuk memperkuat PPKM mikro yang anjurkan pemerintah, Mahfud pun memutuskan membatalkan semua acara kunjungan yang telah terjadwal.

    Resepsi pernikahan keponakan Mahfud semula direncanakan pada 3 Juli 2021 di Gedung eks Keresidenan Madura, Pamekasan. Perwakilan keluarga mengatakan penundaan dilakukan demi untuk kebaikan bersama.

    "Sebetulnya rencana resepsi pernikahan adik bungsu saya di format sesederhana mungkin, tidak ada suasana pesta sedikit pun, protokol kesehatan dipersiapkan dengan ketat. Namun karena pandemi kembali meningkat, apalagi yang hadir Menkopolhukam, maka demi kebaikan bersama acara kami tunda," ucap Firmansyah Ali, keponakan Mahfud Md.

    Baca Juga: Jokowi: PPKM Mikro dan Lockdown Punya Esensi Sama, Yaitu Pembatasan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.