Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KemenkopUKM, Kementan dan IPB Kembangkan Korporatisasi Petani

image-gnews
Iklan

INFO NASIONAL - Kementerian Koperasi dan UKM terus menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo terkait Korporatisasi Petani Indonesia. Kali ini, upaya tersebut dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Institut Pertanian Bogor (IPB). 

Kerjasama itu tertuang dalam MoU bertema "Peningkatan Produksi Pangan Nasional dan Kesejahteraan Petani Berbasis Korporasi" yang ditandatangani Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki bersama Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Dekan Fakultas Pertanian IPB, Sugiyanta, di Gedung Kementan, Jakarta, Kamis, 24 Juni 2021.

MenkopUKM mengatakan, kerjasama ini merupakan perwujudan dari  amanat Presiden Jokowi untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui korporatisasi petani.

"Kami antarkementerian diminta kolaborasi dan integrasi program, salah satu yang ditugaskan Presiden adalah korporatisasi petani. Pertanian ini wilayah Kementan, dan kami rumuskan dalam koperasi pangan. Kami bantu di kelembagaan petani," kata Teten.

Teten menjelaskan, tantangan petani saat ini adalah masalah kelembagaan, bagaimana membenahi kelembagaan petani saat ini dari skala sempit atau perorangan menjadi skala besar. Yaitu, dengan membuat piloting korporasi petani. "Koperasi bisa menjadi salah satu lembaga untuk mengkonsolidasi petani-petani perorangan," ujar Teten.

Selanjutnya, kata Teten, adalah bagaimana koperasi petani bisa terhubung dengan pembiayaan. Hal ini bisa diatasi oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, termasuk melakukan pembinaan dalam pengembangan model bisnisnya.

"Karena itu ini kolaborasi yang sangat baik, apalagi didukung IPB di teknologi pertaniannya. Sehingga, diharapkan dapat menjadi pertanian modern dan mandiri," kata Teten.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tindaklanjut dari kerjasama ini, lanjut Teten, salah satunya dalam waktu dekat merealisasikan pilot project koperasi petani di Lampung, untuk komoditas pisang. Koperasi ini telah bermitra dengan offtaker dan sudah terakses pembiayaan perbankan. "Permintaan pasar saat ini cukup besar dan ada banyak komoditas potensial lainnya yang bisa dikembangkan untuk ekspor," tutur MenkopUKM. 

Di tempat yang sama, Mentan Syahrul Yasin Limpo berharap, korporasi pertanian ini bisa berjalan lebih berskala ekonomi dan marketable, sehingga komoditi petani bisa dipasarkan untuk pasar nasional maupun ekspor. 

"Kita berharap budidaya mampu yang kita  tangani, dan petani yang di koorporasikan, dan kemudian kita memilih komoditi tertentu untuk kita dorong untuk masuk kepada market-place yang ada. Saya berada di hulunya, dan MenkopUKM ada di hilir. Sehingga, korporasi pertanian ini bisa berskala ekonomi," ucap Mentan.

Mentan juga membuka diri bagi perguruan tinggi lain untuk bekerjasama dalam pengembangkan varietas unggul dan teknologi pertanian.

Sementara itu, Dekan Fakuktas Pertanian IPB Sugiyanta mengatakan bahwa pihaknya sebagai institusi pendidikan ingin berkontribusi sebesar-besarnya pada kemandirian pangan di bidang pertanian melalui penyediaan sumber daya manusia (SDM) unggul, kompeten dan berjiwa enterpreneur. 

"Kami sangat mendukung kerjasama ini.  Mahasiswa kami nanti bisa terjun langsung praktek ke lapangan guna melahirkan petani-petani milenial yang mengadopsi teknologi modern dan inovatif," ucap Sugiyanta.(*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Muhadjir Sebut Tak Ada Pejabat 100 Persen Netral

14 hari lalu

Menko PMK Muhadjir Effendy hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Muhadjir Sebut Tak Ada Pejabat 100 Persen Netral

Muhadjir Effendy menyatakan tidak ada pejabat yang netral karena setiap orang memiliki preferensi dan tendensi politik.


Muhadjir Jelaskan Program Bansos dan Perlinsos Tak Dikhususkan di Satu Kementerian Saja

15 hari lalu

Menko PMK Muhadjir Effendy hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Muhadjir Jelaskan Program Bansos dan Perlinsos Tak Dikhususkan di Satu Kementerian Saja

Menko PMK Muhadjir menekankan bahwa program bansos dan perlinsos pemerintah tak hanya dikhususkan di satu kementerian tertentu.


3 Poin Penting dari Kemenko PMK soal Pramuka Tak Lagi Jadi Ekskul Wajib

16 hari lalu

Ilustrasi Pramuka. Getty Images
3 Poin Penting dari Kemenko PMK soal Pramuka Tak Lagi Jadi Ekskul Wajib

Kemenko PMK menjelaskan catatan soal Pramuka yang tak lagi jadi ekskul wajib dengan ditetapkannya Kurikulum Merdeka.


Sambut Arus Mudik Lebaran 2024, Menko PMK: Upaya Persiapan Sudah Maksimal

18 hari lalu

Menko PMK, Muhadjir Effendy dalam RTM pembahasan pemberian diskon tarif tol periode mudik Idul Fitri 1445 H/2024 M, melalui Zoom, Selasa, 4 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Sambut Arus Mudik Lebaran 2024, Menko PMK: Upaya Persiapan Sudah Maksimal

Meski diprediksi akan ada kenaikan jumlah pemudik lebih dari 50 persen, Menko PMK ungkap persiapan arus mudik Lebaran 2024 sudah maksimal.


Kemenko PMK Jelaskan Penyelenggaraan Haji 2024 agar Ramah Lansia

18 hari lalu

Jamaah haji melakukan tawaf ifadah mengelilingi kabah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Sabtu 1 Juli 2023. Jutaan jamaah haji melakukan tawaf ifadah yang menjadi rukun haji usai melakukan wukuf di Arafah dan lempar jamrah di Jamarat. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Kemenko PMK Jelaskan Penyelenggaraan Haji 2024 agar Ramah Lansia

Jemaah haji 2024 diberangkatkan dalam 554 kloter dan tersebar di 14 asrama haji serta 13 embarkasi.


Soal TPPO Berkedok Program Ferienjob Jerman, Kemenko PMK akan Evaluasi dan Dorong Mahasiswa Tak Jera

18 hari lalu

Deputi 6 Kemenko PMK, Warsito dalam acara Deputy Meet The Press di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Soal TPPO Berkedok Program Ferienjob Jerman, Kemenko PMK akan Evaluasi dan Dorong Mahasiswa Tak Jera

Kemenko PMK imbau agar institusi dan mahasiswa tak jera dengan program magang ke luar negeri usai kasus TPPO berkedok program Ferienjob Jerman


Kemenko PMK Minta Masyarakat yang Hendak Mudik Gunakan Transportasi Publik

18 hari lalu

Ilustrasi pemudik di Pelabuhan. TEMPO/Johannes P. Christo
Kemenko PMK Minta Masyarakat yang Hendak Mudik Gunakan Transportasi Publik

Berikut ini imbauan dan tips mudik Lebaran 2024 dari Kemenko PMK yang bisa dijadikan panduan oleh masyarakat.


Persiapan Arus Mudik Lebaran 2024, Kemenko PMK Ungkap Upaya yang Dilakukan Pemerintah

18 hari lalu

Kendaraan truk melintas di jalan tol kawasan Tanjung Priok, Jakarta, Senin, 1 April 2024. Selama periode mudik Lebaran 2024 pemerintah Indonesia akan memberlakukan pembatasan angkutan barang atau truk di jalan tol dan non tol. TEMPO/Tony Hartawan
Persiapan Arus Mudik Lebaran 2024, Kemenko PMK Ungkap Upaya yang Dilakukan Pemerintah

Arus mudik Lebaran diprediksi akan terjadi pada 5 sampai 7 April 2024.


Menko PMK Muhadjir Effendy: PON 2024 Aceh - Sumut Kado Istimewa untuk Presiden Jokowi

23 hari lalu

Menki PMK Muhadjir Effendi. TEMPO/Subekti
Menko PMK Muhadjir Effendy: PON 2024 Aceh - Sumut Kado Istimewa untuk Presiden Jokowi

Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan bahwa PON 2024 Aceh - Sumut sebagai kado istimewa untuk Presiden Jokowi.


Beda Sikap Polri dan Menko PMK Soal Penanganan Kasus TPPO Berkedok Ferienjob di Jerman

24 hari lalu

Ferienjob. Istimewa
Beda Sikap Polri dan Menko PMK Soal Penanganan Kasus TPPO Berkedok Ferienjob di Jerman

Menko PMK Muhadjir Effendy beranggapan tidak ada yang salah dari program kerja magang ferienjob.