Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Jaksa Minta Polisi Serahkan Berkas Tahap II

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komnas HAM melakukan pemeriksaan terhadap tiga mobil yang dikendarai polisi dan enam Laskar FPI di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 21 Desember 2020. Mobil tersebut terlibat dalam kasus penembakan enam FPI di Tol Jakarta - Cikampek KM 50, Karawang, Jawa Barat. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Komnas HAM melakukan pemeriksaan terhadap tiga mobil yang dikendarai polisi dan enam Laskar FPI di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 21 Desember 2020. Mobil tersebut terlibat dalam kasus penembakan enam FPI di Tol Jakarta - Cikampek KM 50, Karawang, Jawa Barat. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum menyatakan berkas perkara tahap I kasus dugaan pembunuhan di luar hukum atau unlawful killing oleh anggota polisi terhadap laskar Front Pembela Islam (FPI) telah lengkap atau P-21. 

    "Tim Jaksa Peneliti menyatakan berkas perkara dugaan tindak pembunuhan atas nama tersangka FR dan MYO sudah lengkap atau P-21," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Leonard Eben Ezer Simanjuntak melalui keterangan tertulis, Jumat, 25 Juni 2021. 

    Selanjutnya, kata Leonard, jaksa penuntut akan meminta kepada penyidik Polri untuk segera menyerahkan berkas perkara tahap II berupa tersangka dan barang bukti untuk kemudian dibawa ke pengadilan. 

    Penyidik Polri menyerahkan berkas perkara tahap I pada 26 April 2021 lalu. Dalam kasus ini, sedianya ada tiga orang tersangka dari anggota polisi Polda Metro Jaya. Namun, satu anggota tewas akibat kecelakaan pada awal Januari 2021. Alhasil, penyidikan terhadapnya dihentikan.

    Enam Laskar FPI yang mengawal Rizieq Shihab tewas ditembak polisi di Jalan Tol Cikampek Kilometer 50 pada Senin dini hari, 7 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 WIB. Komnas HAM melakukan penyelidikan dan menemukan adanya dugaan terjadinya unlawful killing dalam kasus penembakan laskar FPI yang terjadi di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 itu.

    ANDITA RAHMA

    Baca Juga: 2 Anggota Polisi Jadi Tersangka Kasus Unlawful Killing Laskar FPI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.