Di G20, Indonesia Dukung Tiga Isu Prioritas Ketenagakerjaan

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi

    Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi

    INFO NASIONAL - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengingatkan negara-negara anggota G20 tentang perlunya upaya extraordinary untuk mencapai target SDGs, terutama tujuan pada nomor 8 tentang “Decent Work and Economic Growth”. Ia menyampaikan hal tersebut pada pertemuan para forum (G20 Labour and Employment Ministers’ Meeting/G20-LEMM) di Catania, Italia.

    Menurut Anwar, dalam mencapai target SDGs tersebut, masing-masing negara anggota G20 dapat berkontribusi dengan cara melaksanakan komitmen-komitmen yang sudah disepakati dalam deklarasi Menteri Ketenagakerjaan G20 terkait 3 isu prioritas presidensi Italia. Poin pertama terkait penciptaan pekerjaan yang lebih baik (decent) dan setara bagi pekerja perempuan. 

    Kedua, penyesuaian sistem perlindungan sosial yang adaptif dengan perubahan dunia kerja. Kemudian ketiga, memastikan pekerjaan digital (platform) dan teleworking yang tetap mengedepankan aspek kemanusiaan (humanis).

    "Ketiga isu prioritas ketenagakerjaan G20 sangatlah penting karena mencerminkan kondisi faktual ketenagakerjaan saat ini sekaligus menjawab tantangan kita ke depan," ujar Anwar dalam forum internasional tersebut pada Rabu, 23 Juni 2021 waktu setempat.

    Dalam mendukung isu prioritas ketenagakerjaan tersebut, setidaknya ada empat perhatian pemerintah Indonesia. Pertama, Indonesia berkomitmen dalam upaya mengakselerasi partisipasi angkatan kerja perempuan di sektor formal, membangun kompetensi dan produktivitas pekerja muda perempuan, dan kesesuaian upah sesuai dengan nilainya.

    Kedua, Indonesia juga berkomitmen untuk memperkuat pelaksanaan pelindungan sosial yang memadai, inklusif, berkelanjutan, efektif, dan dapat diakses untuk semua. "Pelindungan sosial ke depan harus mampu menyentuh kelompok yang rentan, termasuk bagi pekerja disabilitas," ucap Anwar.

    Ketiga, terkait platform dan teleworking, Indonesia memiliki perhatian berkaitan dengan arrangement atau regulasi bagi platform pekerja remote dan pekerja digital. Meskipun demikian, penerapan regulasi ini perlu memperhatikan kesiapan dan kondisi masing-masing negara anggota G20 bekerja sama dengan mitra sosial dan didukung oleh organisasi internasional terkait.

    Keempat, memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat sebagai hak fundamental bagi pekerja di semua sektor, dengan memanfaatkan sarana regulasi dan non-regulasi untuk melindungi pekerja, memperkuat kolaborasi dan koordinasi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dan mendorong dialog sosial yang efektif.

    Anwar meyakini bahwa kunci keberhasilan menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang makin kompleks ke depan adalah dengan kolaborasi antara pemerintah, industri, serikat pekerja/serikat buruh, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan internasional yang setara dan produktif.

    "Tindakan ini perlu didukung dengan mengedepankan prinsip-prinsip pekerjaan yang layak, termasuk memperkuat dialog sosial, dan tidak meninggalkan siapapun," ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Anwar menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan G20 Employment Working Group dan LEMM di bawah Presidensi Italia dan Presidensi sebelumnya, Arab Saudi. Menurutnya, meskipun pandemi Covid-19 masih berlangsung, pertemuan ini menunjukkan bahwa kita memiliki semangat dan komitmen yang sama untuk mempercepat pemulihan, khususnya di sektor ketenagakerjaan.

    Anwar juga berharap forum global ini tidak hanya menghasilkan komitmen yang telah dirumuskan dalam sebuah deklarasi, tetapi juga harus dapat diimplementasikan secara konkret di masa depan. "Saya juga berharap kesepakatan serta komitmen di antara negara G20 juga dapat mengakomodasi kepentingan negara-negara Non-G20 dan global," tuturnya.[].


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Selamat Jalan KPK

    Berbagai upaya melemahkan posisi KPK dinilai tengah dilakukan. Salah satunya, kepemimpinan Firli Bahuri yang dinilai membuat kinerja KPK jadi turun.