Ini Alasan PDIP Minta Pemerintah Berlakukan PSBB

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris menjumpai awak media seusai acara diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta, 18 November 2017. Tempo/Syafiul Hadi

    Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris menjumpai awak media seusai acara diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta, 18 November 2017. Tempo/Syafiul Hadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat Charles Honoris tetap meminta pemerintah memberlakukan karantina wilayah atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) demi menahan laju penyebaran Covid-19 yang kian parah belakangan ini. 

    Politikus PDI Perjuangan ini merujuk pendapat Ikatan Dokter Indonesia dan para pakar kesehatan masyarakat bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro belum cukup menahan laju penularan yang semakin menggila.

    "Oleh karena itu, saya rasa karantina wilayah atau PSBB tetap menjadi kebijakan yang harus segera diterapkan untuk menahan laju penyebaran Covid-19 di berbagai wilayah," kata Charles dalam keterangannya kepada Tempo, Kamis, 24 Juni 2021.

    Charles mengatakan kebijakan tersebut perlu diambil agar rantai penularan tidak merambah wilayah-wilayah lain yang belum menjadi zona merah. I mewanti-wanti jangan sampai Indonesia mengalami ledakan kasus seperti di India.

    "Jangan terlambat. Karena tentu kita tidak mau kondisi mengerikan yang terjadi di India terjadi di Indonesia," ucapnya.

    Charles mengatakan ia dapat memahami sudut pandang pemerintah dalam mempertahankan penerapan kebijakan PPKM Mikro. Ia tak menampik pentingnya memastikan bahwa roda perekonomian tetap bisa berjalan di tengah kondisi yang sudah sulit ini.

    Namun melihat kondisi angka penularan yang terus bertambah dan fakta keterisian rumah sakit yang semakin tinggi, bahkan mencapai 100 persen di beberapa wilayah, ia berpendapat pemerintah harus mengambil langkah lebih jauh dalam pembatasan mobilitas masyarakat.

    "Toh, apabila sistem kesehatan kita lumpuh perekonomian juga pasti akan jebol," kata Charles.

    Para pakar kesehatan masyarakat dan epidemiolog pun menyampaikan pendapat senada. Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, mengatakan kebijakan PPKM tergolong upaya penanggulangan wabah melalui social distancing berskala ringan. Kebijakan ini dianggap tak cocok dengan sejumlah indikator penularan Covid-19 di Tanah Air yang menunjukkan fase kritis.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | KORAN TEMPO

    Baca: Satu Orang Tenaga Kesehatan di RSDC Wisma Atlet Meninggal Akibat Covid-19


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.