Masyarakat Berharap BST Segera Dicairkan

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • INFO NASIONAL: Masyarakat resah karena belum menerima bantuan sosial tunai (bansos tunai/BST). Sebelumnya, pemerintah berjanji akan mencairkan BST pada bulan Juni untuk BST Mei dan Juni. Menjelang akhir bulan Juni, bantuan berupa uang sebesar Rp 300 ribu belum juga turun.

    Sementara situasi pandemi di bulan Juni belum membaik, Jumlah kasus positif Covid-19 meningkat.Pemerintah kembali membatasi aktivitas masyarakat di ruang publik. Masyarakat kecil yang terdampak Covid-19 membutuhkan uang untuk hidup.

    Ibu Yeyen (55) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) asal Kecamatan Sumur Batu, Bandung, Jawa Barat, tercatat berhak mendapatkan BST. Namun hampir dua bulan dia tidak menerima bansoso.Untuk mengantisipasi biaya kebutuhan hidup, dia menjual gorengan untuk mengisi warungnya.

    Sementara suaminya yang dirumahkan oleh tempatnya bekerja, positif mengidap Covid-19. Dia membutuhkan biaya ekstra untuk mengobati suaminya tersebut "Ibu butuh sekali BST itu. Bantuan Rp300 ribu itu sangat berharga sekali," ujar Yeyen.

    Jika BST sudah cair, Yeyen akan menggunakan uang itu untuk membayar uang sekolah anaknya, dan biaya kebutuhan sehari-hari untuk makan, seperti beras dan lauk pauk. "Ibu perlu dana untuk kebutuhan biayaitu. Mudah-mudahan pemerintah segera memberikan BST," katanya.

    Yanti, KPM di kecamatan yang sama, kecewa karena BST belum dicairkan melalui PT Pos Indonesia. " Sekarang tidak ada lagi beras dan telur juga.Saya berharap pemerintah dapat mempercepat (pencairan BST)," ujarnya.

    Menurut Yanti, usahanya berdagang kurang laku di masa pandemi.Penghasilan suaminya sebagai buruh lepas juga tidak stabil. "(Pandemi) Berpengaruh sekali karena tidak bisa kemana-mana. Jadi kalau (dagangan) ada yang beli, baru dapat uang.Untuk makan juga apa adanya saja," katanya.

    Dalam pengamatan PT Pos Indonesia, saat ini Kementerian Sosial (Kemensos) belum melakukan langkah aktif untuk proses pencairan BST. Sementara, Kementerian Keuangan menyatakan anggaran  BST bulan untuk Bulan Mei dan Juni sudah tersedia. Namun, Kemensos belum mengajukan anggaran ke DPR dan  Kemenkeu.

    Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Nasdem Lisda Hendrajoni mendesak pemerintah segera mencairkan BST. "Kondisi masyarakat kita sangat memerlukan bantuan dan perhatian. Jangan sampai ada anak bangsa yang tidak mendapatkan haknya," ujarnya. “Hak rakyat jangan ditunda. Apalagi zaman susah begini," kata istri Bupati Pesisir Selatan, Sumbar ini.

    Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyarankan pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program BST pada 2020 dan 2021, untuk melihat efektivitas bantuan tersebut dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

    Selain BST, DPR juga meminta Kementerian terkait mengevaluasi kembali data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menggantinya dengan penerima manfaat baru.

    Awal Juni lalu, Komisi VIII DPR meminta penjelasan Menteri Sosial Tri Rismaharini perihal temuan 21 juta data ganda penerima sebelum membahas anggaran Kemensos 2022. "Kami perlu penjelasan, sebenarnya bagaimana. Kalau (data) yang 21 juta ini belum jelas, saya rasa kami belum dapat membahas anggaran," ujar anggota Komisi VIII DPR dari Partai Gerindra Jefry Romdonny.  

    Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Demokrat Rudi Hartono mengatakan, Mensos Risma juga perlu menjelaskan temuan 21 juta data ganda penerima. Menurutnya, permasalahan data tersebut terjadi sejak 10 tahun yang lalu atau di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Dalam pandangan PT Pos Indonesia, yang menjadi ambigu adalah jumlah penerima bansos. Bila temuan Menteri Risma yang menyatakan sebanyak 21 juta data ganda adalah benar , maka semua penerima bansos tidak nyata. Jumlah penerima bansos untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 20 juta KPM. Lalu bagaimana mungkin jumlah data gandanya melebihi jumlah penerima bansos?

    Polemik bansos tunai saat ini tidak jelas seiring hampir berakhirnya tenggat pencairan di bulan Juni. Karena itu PT Pos Indonesia mengajak semua pihak untuk menagih janji  pemerintah khususnya Kemensos yang dua bulan lalu memberikan kabar gembira tentang tambahan BST untuk bulan Mei dan Juni.(*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar TNI-Polri yang Pernah Menjabat sebagai Plt Gubernur

    Penunjukan anggota TNI-Polri menjadi Plt Gubernur sudah sempat terjadi beberapa kali. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo.