Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Periksa BIN dan BAIS TNI Soal TWK, Komnas HAM Cek Soal Indeks Moderasi Bernegara

image-gnews
Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam (kiri) berjalan bersama Penyidik KPK Novel Baswedan (kanan) dan sejumlah perwakilan pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) usai menjalani pemeriksaan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa 8 Juni 2021. Novel bersama sejumlah perwakilan pegawai KPK yang tak lolos TWK kembali mendatangi Komnas HAM untuk menyerahkan tambahan informasi dan dokumen terkait laporan dugaan pelanggaran HAM dalam proses TWK. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam (kiri) berjalan bersama Penyidik KPK Novel Baswedan (kanan) dan sejumlah perwakilan pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) usai menjalani pemeriksaan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa 8 Juni 2021. Novel bersama sejumlah perwakilan pegawai KPK yang tak lolos TWK kembali mendatangi Komnas HAM untuk menyerahkan tambahan informasi dan dokumen terkait laporan dugaan pelanggaran HAM dalam proses TWK. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisis Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS TNI) memenuhi panggilan. Kedua institusi ini akan diperiksa soal tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Kami mau tanya bagaimana instrumen IMB (Indeks Moderasi Bernegara) 68 itu, bagaimana metodenya, assesornya, dan lain-lain," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, saat dihubungi, Kamis, 24 Juni 2021.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelumnya mengatakan bahwa Tes Wawasan Kebangsaan terhadap pegawai KPK, dilakukan bekerja sama dengan Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, BIN, BAIS dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan asesmen Tes Wawasan ini tak hanya berdasarkan Indeks Moderasi Bernegara 68, tapi juga digabung dengan wawancara. Untuk memperkuat informasi Indeks Moderasi Bernegara 68, profiling terhadap kandidat juga dilakukan, yang pelaksanaanya dipegang oleh BNPT.

BIN dan BAIS awalnya dijadwalkan diperiksa Rabu, 23 Juni 2021 kemarin. Namun mereka tak kunjung memenuhi panggilan Komnas. Hingga hari ini, Taufan mengatakan masih belum ada kepastian kapan mereka akan memenuhi panggilan tersebut. "Sangat disayangkan kalau tidak datang. Keterangan mereka diperlukan untuk semakin memperjelas masalah ini," kata Taufan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Karena itu, ia mengatakan Komnas HAM akan menunggu kedatangan BAIS dan BIN hingga pekan depan. BNPT pun hingga kini belum mengkonfirmasi kedatangan mereka. Ia menegaskan bahwa keterangan lembaga-lembaga itu cukup penting untuk melengkapi keterangan terkait TWK yang dilaporkan ke Komnas oleh sejumlah pegawai KPK yang tak lulus tes.

Baca juga: Sejumlah Pegawai KPK Tuding Lembaganya Sembunyikan Hasil TWK

 Catatan Redaksi:

Judul berita ini direvisi pada Kamis, 24 Juni 2021, pukul 17.36 WIB. Sebelumnya IMB disebut Indeks Moderasi Beragama, yang benar adalah Indeks Moderasi Bernegara. Redaksi mohon maaf atas kekeliruan ini. Terima kasih.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pemerintah Diminta Jaga Tulang Manusia di Rumoh Geudong Aceh, Diduga Terkait Pelanggaran HAM

2 jam lalu

Rumoh Geudong. Dok. Museum HAM Lorong Ingatan
Pemerintah Diminta Jaga Tulang Manusia di Rumoh Geudong Aceh, Diduga Terkait Pelanggaran HAM

Rumoh Geudong diyakini sebagai tempat terjadinya pelanggaran HAM berat saat Aceh menjadi daerah operasi militer


Temuan Tulang Manusia di Reruntuhan Rumoh Geudong Aceh, Pemerintah Diminta Hentikan Proyek

20 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Pj Gubenur Aceh Achmad Marzuki (ketiga kanan) saat melihat denah pembangunan living part Rumoh Geudong di sela peluncuran penyelesaian pelanggaran HAM berat di Rumoh Geudong, Gampong Bili Aron, Kabupaten Pidie, Aceh, Selasa, 27 Juni 2023. Presiden Jokowi resmi meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non yudisial sebanyak 12 pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dan dimulai dari Aceh sebagai titik kick off program tersebut. ANTARA FOTO/Khalis Surry
Temuan Tulang Manusia di Reruntuhan Rumoh Geudong Aceh, Pemerintah Diminta Hentikan Proyek

Pekerja proyek pembangunan Memorial Living Park Rumoh Geudong di Kabupaten Pidie, Aceh menemukan tulang-belulang manusia diduga korban pelanggaran HAM berat. Lokasi tersebut adalah salah satu situs tempat terjadinya penyiksaan dan pembunuhan terhadap warga sipil yang dituduh anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) semasa pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM).


Reaksi Kemendikbudristek dan Komnas HAM Soal Kasus TPPO Berkedok Magang Ferienjob di Jerman

1 hari lalu

Ferienjob. Istimewa
Reaksi Kemendikbudristek dan Komnas HAM Soal Kasus TPPO Berkedok Magang Ferienjob di Jerman

Kemendikbudristek sedang mengkaji pemberian sanksi terhadap 33 perguruan tinggi yang diduga terlibat TPPO berkedok ferienjob.


Komnas HAM Papua Sebut Korban Penganiayaan yang Diduga Dilakukan Prajurit TNI Meninggal

2 hari lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Komnas HAM Papua Sebut Korban Penganiayaan yang Diduga Dilakukan Prajurit TNI Meninggal

Komnas HAM Papua menyebut korban kekerasan yang diduga dilakukan anggota TNI dari Yonif Raider 300/Brajawijaya telah meninggal dunia di Ilaga,


Ini Tugas dan Wewenang Mayjen TNI Yudi Abrimantyo Kabais TNI yang Baru

3 hari lalu

Mayjen TNI Yudi Abrimantyo. Instagram
Ini Tugas dan Wewenang Mayjen TNI Yudi Abrimantyo Kabais TNI yang Baru

Mayjen TNI Yudi Abrimantyo ditunjuk sebagai Kabais YNI yang baru. Apa tugas dan wewenangnya?


LBH Papua Desak Komnas HAM Bentuk Tim Investigasi Penganiayaan Warga oleh Aparat

4 hari lalu

Ilustrasi Penyiksaan oleh Polisi atau Kekerasan oleh Polisi. shutterstock.com
LBH Papua Desak Komnas HAM Bentuk Tim Investigasi Penganiayaan Warga oleh Aparat

Direktur LBH Papua Emanuel Gobay mengatakan Komnas HAM wajib melakukan investigasi sebagai bagian dari tugasnya.


Panglima TNI Mutasi 52 Pati dari Kepala Bais hingga Irjen, Ini Daftarnya

5 hari lalu

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 21 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kesiapan TNI dalam mendukung pengamanan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 dan Pilkada Serentak tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Panglima TNI Mutasi 52 Pati dari Kepala Bais hingga Irjen, Ini Daftarnya

Ini daftar pati yang dimutasi Panglima TNI.


Istri Munir Pesimistis Komnas HAM Bisa Selidiki Kasus Kematian Suaminya

5 hari lalu

Istri mendiang aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib, Suciwati tiba di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Suciwati akan diperiksa oleh tim ad hoc bentukan Komnas HAM, untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus kematian aktivis Munir Said Thalib. TEMPO/Subekti
Istri Munir Pesimistis Komnas HAM Bisa Selidiki Kasus Kematian Suaminya

Suciwati mengatakan Komnas HAM hanya memeriksa 3 saksi dalam waktu satu tahun tiga bulan dalam penyelidikan kembali kematian Munir.


Respons Amnesty Internasional, Imparsial, Komnas HAM soal Anggota TNI Aniaya Warga Papua

5 hari lalu

Ilustrasi penganiayaan. siascarr.com
Respons Amnesty Internasional, Imparsial, Komnas HAM soal Anggota TNI Aniaya Warga Papua

Warga Papua yang diduga anggota TPNPB-OPM itu bernama Definus Kogoya. Kejadian penganiayaan dilakukan di wilayah Kabupaten Puncak.


76 PNS KPK Diperiksa Dugaan Pelanggaran Disiplin Dalam Kasus Pungli di Rutan KPK

5 hari lalu

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah mengeksekusi putusan etik Dewan Pengawas (Dewas) yang memberi sanksi pada 78 orang pegawainya. Mereka harus menjalani sanksi etik berat dengan permintaan maaf secara langsung dan terbuka pada Senin, 26 Februari 2024 di Gedung Juang KPK. Sumber: KPK
76 PNS KPK Diperiksa Dugaan Pelanggaran Disiplin Dalam Kasus Pungli di Rutan KPK

76 pegawai negeri sipil (PNS) KPK diperiksa terkait kasus pungutan liar atau pungli di rutan KPK.