Koalisi Masyarakat Sipil: Perpres Rencana HAM yang Diteken Jokowi Mengecewakan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan buruh berasal dari Gerakan Buruh Bersama rakyat (GEBRAK) saat berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di sekitar Patung Kuda, Jakarta, Kamis 10 Desember 2020. Unjuk rasa ini bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia yang juga jatuh pada hari ini. Buruh juga menyuarakan pendapatnya tentang  maraknya pelanggaran terhadap hak-hak dasar rakyat. Represigitas, kriminalisasi, pembungkaman terhadap suara-suara rakyat yang semakin masif. TEMPO/Subekti.

    Ribuan buruh berasal dari Gerakan Buruh Bersama rakyat (GEBRAK) saat berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di sekitar Patung Kuda, Jakarta, Kamis 10 Desember 2020. Unjuk rasa ini bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia yang juga jatuh pada hari ini. Buruh juga menyuarakan pendapatnya tentang maraknya pelanggaran terhadap hak-hak dasar rakyat. Represigitas, kriminalisasi, pembungkaman terhadap suara-suara rakyat yang semakin masif. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kelompok masyarakat sipil dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu menilai Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021-2025 merupakan kemunduran. RANHAM ini diteken Presiden Joko Widodo lewat Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021.

    Mereka menilai rencana ini sama sekali tak mengangkat permasalahan pelanggaran HAM berat. Selain itu, Pepres ini tak menjawab persoalan pelanggaran HAM lain yang perlu menjadi prioritas.

    "Kami menilai pemerintah mencari aman dengan mengabaikan dan tidak memprioritaskan Aksi HAM yang mendesak untuk menjawab pelanggaran HAM yang marak dijumpai seperti penyiksaan dan brutalitas aparat," kata anggota Staf Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Jane Rosalina dalam keterangan tertulis, Kamis, 24 Juni 2021.

    KontraS bersama Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK), Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65), dan Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung (PK2TL) menilai Rencana Aksi HAM ini mengecewakan. Sebagai Rencana Aksi generasi kelima setelah reformasi 1998, RANHAM ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam memprioritaskan penyelesaian pelanggaran HAM berat.

    "Padahal sejak awal kepemimpinannya, lebih dari delapan kali Presiden Joko Widodo baik secara lisan maupun tertulis menyatakan komitmennya menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu secara berkeadilan," kata Jane.

    Jane membandingkan dengan RANHAM 2015-2019 yang mencakup pembahasan ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa serta optimalisasi koordinasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu. Kendati, pelaksanaan Rencana Aksi itu tak selesai.

    Konvensi Anti-Penghilangan Paksa belum berhasil disahkan di parlemen, sedangkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tak ditindaklanjuti Kejaksaan Agung dengan alasan berkas belum lengkap. Di awal 2020, Jaksa Agung ST Burhanuddin malah menyatakan kasus Semanggi I-II bukan termasuk pelanggaran HAM berat.

    Pernyataan ini berujung gugatan keluarga korban Semanggi I-II ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Pengadilan pun memutuskan pernyataan Jaksa Agung sebagai perbuatan melawan hukum.

    KontraS dan keluarga korban pun mengkhawatirkan penyelesaian pelanggaran HAM berat akan kian dilupakan jika tercantum dalam Rencana Aksi HAM 2021-2025 ini. "Pernah masuk RANHAM saja dilupakan, lebih lagi tidak," kata dia.

    Jane mengatakan, RANHAM 2021-2025 menandakan pemerintah tak memiliki political will mendorong penyelesaian pelanggaran HAM berat. KontraS menilai, pemerintahan Jokowi memandang isu pelanggaran HAM hanya sebagai komoditas. Jokowi juga dinilai berlaku tebang pilih untuk isu yang melegitimasi kepemimpinannya saja, misalnya dengan memilih isu mikro yang bebas dari risiko politik.

    Baca juga: Jokowi Teken Perpres Rencana Aksi HAM, Apa Saja Isinya?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.