Jokowi: PPKM Mikro dan Lockdown Punya Esensi Sama, Yaitu Pembatasan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota satuan tugas penanganan COVID-19 bersama Polisi menggantungkan makanan di pagar rumah warga yang menjalani isolasi mandiri di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa 22 Juni 2021. Pemerintah setempat menerapkan isolasi mandiri Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro dikarenakan 37 warga Jalan Warakas 5 Gang 6 RT 007 RW 09, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara terkonfrimasi positif COVID-19 setelah menghadiri pesta pernikahan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

    Anggota satuan tugas penanganan COVID-19 bersama Polisi menggantungkan makanan di pagar rumah warga yang menjalani isolasi mandiri di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa 22 Juni 2021. Pemerintah setempat menerapkan isolasi mandiri Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro dikarenakan 37 warga Jalan Warakas 5 Gang 6 RT 007 RW 09, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara terkonfrimasi positif COVID-19 setelah menghadiri pesta pernikahan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan faktor ekonomi menjadi alasan pemerintah memilih Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro, ketimbang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali atau lockdown. 

    "Kenapa pemerintah memutuskan PPKM Mikro? Karena pemerintah melihat kebijakan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini, untuk mengendalikan Covid-19, karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat," ujar Jokowi seperti disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 23 Juni 2021.

    Jokowi mengatakan, memang banyak masukan agar ia kembali menerapkan PPSBB hingga lockdown. Ia menghargai berbagai masukan tersebut. Tetapi pemerintah harus mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, politik, serta berkaca pada pengalaman negara lain.

    "Dan pemerintah memutuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa atau akar masalah yaitu komunitas," tuturnya.

    Jokowi meyakini, kasus Covid-19 bisa dikendalikan jika PPKM Mikro terimplementasi dengan baik di lapangan. "PPKM Mikro dan lockdown itu memiliki esensi yang sama yaitu membatasi kegiatan masyarakat. Untuk itu, tidak perlu dipertentangkan," ujar Jokowi.

    Baca juga: Instruksi Mendagri Soal Penebalan PPKM Mikro, Ini Aturan Jika Ada Kasus Covid di RT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar TNI-Polri yang Pernah Menjabat sebagai Plt Gubernur

    Penunjukan anggota TNI-Polri menjadi Plt Gubernur sudah sempat terjadi beberapa kali. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo.