INFO NASIONAL -- Fase transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja mendapat perhatian dari negara-negara G-20. Indonesia berpandangan ini harus ditangani secara inovatif dan kolaboratif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengemukakan persoalan fase transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja (transitions from education to work) bukanlah isu yang baru.
Hal ini disampaikan Sekjen Kemenaker dalam agenda Joint Meeting of Ministers of Education and Ministers of Labour and Employment at Exchange Views on Transitions from Education to Work di Catania, Italia, pada Selasa, 22 Juni 2021, waktu setempat.
Meski begitu, seiring dinamika zaman yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan informasi, perlu adanya langkah-langkah inovatif dan kolaboratif dalam mengelola isu ini. Tujuannya untuk menjaga kesesuaian sisi supply and demand tenaga kerja.
“Kami memandang dengan dinamika supply dan demand industri saat ini, maka penanganan transitions from education to work memerlukan inovasi dan kolaborasi yang luas, agar tercipta kebijakan dan program yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dunia kerja,” kata Anwar saat mewakili Pemerintah Indonesia membacakan Country Statement dalam forum tersebut.
Anwar mengatakan, dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengimplementasikan sejumlah program dan kebijakan dalam menjembatani transitions from education to work. Mulai dari pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) bagi lulusan sekolah, program pemagangan di dalam dan luar negeri, pelatihan kerja berbasis komunitas, program inkubasi bisnis, hingga layanan antar kerja (public employment services).
“Untuk meningkatkan kompetensi SDM Indonesia, pemerintah Indonesia juga sudah dan sedang menjalankan program Kartu Pra Kerja untuk memperluas akses pelatihan dan insentif bagi angkatan kerja muda,” katanya.
Anwar melanjutkan, Indonesia memandang dalam memitigasi dampak perubahan dunia kerja, perlu dilakukan inovasi kebijakan dan program terkait transitions from education to work. Ada beberapa upaya yang sedang dan akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
Pertama, ekosistem digital siap kerja untuk mendorong link and match yang responsif terhadap perkembangan dunia usaha dan industri. Kedua, mengembangkan program penciptaan talenta muda di bidang kewirausahaan dan digital startup. “Ketiga, pemanfaatan balai latihan kerja yang adaptif sebagai sarana untuk pengembangan kompetensi dan transversal skills, sertifikasi serta penempatan tenaga kerja,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Anwar juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kepresidenan Italia yang telah memprakarsai Pertemuan Bersama Menteri Pendidikan dan Menteri Ketenagakerjaan ini. Menurutnya, pertemuan ini sangat berharga dalam membangun sinergi untuk membuat arah kebijakan strategis menghadapi transisi dari pendidikan ke pekerjaan.
Forum internasional yang mempertemukan Menteri Pendidikan dengan Menteri Ketenagakerjaan anggota G-20 ini akan menghasilkan Joint Statement atau Deklarasi Bersama tentang transisi dari pendidikan ke pekerjaan.
Deklarasi Bersama diharapkan dapat menjadi acuan menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan kompetitif untuk memasuki pasar kerja. Indonesia pun mendorong peran aktif organisasi internasional dan regional, serta kelompok G-20 mendukung langkah-langkah tindak lanjut Deklarasi Bersama ini.
“Saya berharap kita dapat memperkuat kerja sama dan hubungan yang baik antara kelompok kerja pendidikan dan ketenagakerjaan, untuk mendorong dialog yang lebih kuat di antara negara G-20 dalam memfasilitasi transisi dari pendidikan ke pekerjaan,” ujar Anwar.(*)
