Pemprov Jawa Timur Turun Tangan Bantu Pengetatan PPKM Mikro di Bangkalan

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi menghentikan kendaraan yang akan menuju Pulau Madura di akses masuk Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur, Rabu 9 Juni 2021. Pihak kepolisian meminta pengendara untuk kembali dan tidak bepergian ke Pulau Madura jika tidak mempunyai keperluan yang penting menyusul meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di Bangkalan, Madura. ANTARA FOTO/Didik Suhartono

    Polisi menghentikan kendaraan yang akan menuju Pulau Madura di akses masuk Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur, Rabu 9 Juni 2021. Pihak kepolisian meminta pengendara untuk kembali dan tidak bepergian ke Pulau Madura jika tidak mempunyai keperluan yang penting menyusul meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di Bangkalan, Madura. ANTARA FOTO/Didik Suhartono

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro mulai dilakukan di delapan desa/kelurahan dalam lima kecamatan di Kabupaten Bangkalan, Selasa, 22 Juni 2021. Pengetatan dilakukan sebagai upaya menurunkan lonjakan kasus Covid-19 di kabupaten tersebut. 

    Untuk  mendukung pengetatan PPKM Mikro, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama TNI, Polri dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan mendirikan posko. "Berdasarkan hasil rapat koordinasi Senin malam, 21 Juni 2021 di Posko BPWS (Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura), mulai hari ini kita support pembentukan posko pengetatan PPKM Mikro di delapan desa/kelurahan di Kabupaten Bangkalan," ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan tertulisnya.

    Delapan desa/kelurahan lokasi PPKM Mikro itu meliputi Kelurahan Kraton, Pejagan dan Bancaran, Kecamatan Bangkalan Kota. Selain itu juga Desa Arosbaya dan Desa Tengket (Kecamatan Arosbaya), Desa Moarah (Kecamatan Klampis), Desa Kombangan (Kecamatan Geger) dan Kelurahan Tunjung (Kecamatan Burneh).

    Untuk mendukung pemberlakuan pengetatan PPKM Mikro tersebut, Pemprov Jawa Timur telah mengirimkan  bantun berupa paket sembako  serta  peralatan protokol kesehatan dan kebutuhan penangan kesehatan.

    Khofifah meminta pada seluruh tim di lapangan untuk menjaga kedisiplinan warga Bangkalan agar mematuhi ketentuan PPKM Mikro. Pendisiplinan itu untuk mencegah agar kasus Covid-19 tak kian menyebar di wilayah lain. Jika kedisiplinan di delapan desa ini bisa berjalan dengan baik, kata Khofifah, penyekatan di Jembatan Suramadu otomatis dilonggarkan.

    “Keberhasilan dalam menurunkan lonjakan kasus covid-19 di Bangkalan ini akan  dapat terwujud jika diikuti oleh kepatuhan bersama warga masyarakat. Kami berharap sinergitas tersebut bisa terjalin," ujar Khofifah ihwal pengetatan PPKM Mikro.

    Baca Juga: Hari Ini Penebalan PPKM Mikro Berlaku, Simak 7 Aturannya


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.