Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Program PEN Bangkitkan Geliat UMKM Di Masa Pandemi

image-gnews
Program PEN Bangkitkan Geliat UMKM Di Masa Pandemi | Foto: dok.Kemenkominfo
Program PEN Bangkitkan Geliat UMKM Di Masa Pandemi | Foto: dok.Kemenkominfo
Iklan

INFO NASIONAL - Pandemi yang terjadi sejak 2020 mengajarkan kepada dunia usaha, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk beradaptasi dan bertransformasi secara cepat. Pemerintah merespons pandemi ini dengan memberikan bantuan modal kerja, subsidi kredit UMKM, hingga relaksasi bunga kredit perbankan demi mempertahankan sektor UMKM. Tidak hanya dari sisi suplainya, pemerintah juga mendorong sisi permintaan agar pengusaha UMKM terus menggeliatkan usahanya meski masih dalam pandemi.

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, Fiki Satari menyampaikan bahwa dari survei beberapa pihak, khususnya survei yang mengkaji dampak program pemulihan ekonomi

nasional (PEN) terhadap UMKM, seperti yang dirilis Lembaga Demografi FEB UI, menunjukkan 99% UMKM sudah mendaftar dan menerima bantuan pemerintah. “Lalu mayoritasnya membelanjakan bantuan tersebut untuk membeli bahan baku dan barang modal,” ujarnya pada Dialog Produktif KPCPEN bertema 'Kreativitas UMKM Bertahan di Masa Pandemi' yang ditayangkan di kanal Youtube FMB9ID_IKP, Rabu, 16 Juni 2021.

Lanjut Fiki, Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro yang sudah tersalurkan hingga saat ini menggapai 9,8 juta usaha mikro atau setara dengan Rp11,76 triliun. Jumlah tersebut mencapai 77% dari pagu anggaran yang totalnya sejumlah Rp 16,36 triliun. Banpres Produktif tahap kedua akan kembali dibuka pada Juni ini dengan menyasar 3 juta usaha mikro.

Kemenkop UKM juga tengah mengkaji pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) bagi UMKM unggulan untuk bisa mendapatkan kredit hingga Rp20 miliar supaya UMKM Indonesia bersaing di kancah global. “Kita berharap ini bisa segera ditetapkan pemerintah,” terang Fiki.

Sebagai salah satu mitra strategis pemerintah, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjelaskan di masa pandemi mereka terus fokus mendampingi UMKM. “Total portofolio kredit BRI lebih dari 80%-nya adalah UMKM. Oleh karena itu BRI betul-betul berusaha menjadi mitra strategis pemerintah mengakselerasi program PEN 2021 ini,” terang Amam Sukriyanto, Direktur Bisnis Kecil & Menengah BRI.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menanggapi wacana pemerintah meningkatkan KUR hingga Rp 20 miliar, Amam siap menyambut rencana tersebut, “Kita dengan senang hati menunggu aturan pemerintah yang baru apabila nanti bisa sampai mengucurkan KUR hingga Rp 20 miliar,” ungkapnya.

“UMKM di Indonesia di Indonesia saat ini memang sudah mulai bangkit meski belum pulih seperti 2019 lalu, karena memang banyak yang beralih ke digital. Kami mencatat sekitar 5 juta pemain baru di marketplace online pada saat pandemi ini. Mau tidak mau memang UMKM harus masuk dunia digital atau marketplace supaya bisa bertahan,” ungkap Ikhsan Ingratubun, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo). 

Ikhsan menyampaikan inisiatif Banpres Produktif Usaha Mikro yang digagas dalam program PEN 2020 dan 2021 sangat tepat dalam membantu pengusaha mikro yang pada saat pandemi kesulitan modal untuk bertahan. “Selain pengusaha mikro, ada tipikal UMKM yang tidak mampu membayar hutangnya, yang akhirnya diberikan keringanan pembayaran suku bunga kredit, bahkan bunganya didiskon 50% lewat kebijakan pemerintah. Untuk UMKM yang mampu bertahan di masa pandemi diberikan KUR yang sangat membantu mereka untuk bertransformasi,” jelasnya. 

Pendapat tersebut diamini Deddy Effendy, Pengusaha Pemilik Palem Craft. “Kami memang di masa pandemi bisa merasakan stimulus pengurangan suku bunga kredit. Sehingga pengusaha UMKM bernapas cukup panjang di masa pandemi ini,” cerita Deddy.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Menkominfo Budi Arie Kunci Akun Instagram setelah Muncul Desakan Mundur

9 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024. Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan gangguan Pusat Data Nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menkominfo Budi Arie Kunci Akun Instagram setelah Muncul Desakan Mundur

Saat dikonfirmasi, Budi Arie hanya mengirimkan sejumlah link yang memberitakan dukungan terhadap dia.


Komnas HAM Minta Aparat Usut Kasus Peretasan PDN: Melanggar Kerahasiaan Warga Negara

10 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kiri) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Komnas HAM Minta Aparat Usut Kasus Peretasan PDN: Melanggar Kerahasiaan Warga Negara

Komnas HAM meminta aparat penegak hukum mengusut kasus peretasan pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2


Alasan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid Gamblang Sebut Jebolnya PDNS karena Kebodohan

12 hari lalu

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Foto : Runi/Man
Alasan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid Gamblang Sebut Jebolnya PDNS karena Kebodohan

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid secara gamblang menyebut jebolnya PDNS karena serangan siber Ransomware adalah kebodohan. Apa alasannya?


Menkominfo Budi Arie Bilang Pelaku Peretasan PDN Teridentifikasi Non-State Actor

12 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024. Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan gangguan Pusat Data Nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menkominfo Budi Arie Bilang Pelaku Peretasan PDN Teridentifikasi Non-State Actor

"Semua konspirasi dan teori bisa keluar," kata Budi Arie.


BSSN Sempat Peringatakan Kominfo Sebelum PDN Diretas Ransomware LockBit 3.0

12 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi (kiri) dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSNN) Hinsa Siburian (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024. Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan gangguan Pusat Data Nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis
BSSN Sempat Peringatakan Kominfo Sebelum PDN Diretas Ransomware LockBit 3.0

PDN, yang dikelola oleh Kemenkominfo dan BSSN diretas sejak 20 Juni 2024, oleh data Ransomware LockBit 3.0


PDN Diretas, Kemendikbud Minta Kampus Undur Tenggat Pembayaran Uang Pendaftar KIP Kuliah

13 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
PDN Diretas, Kemendikbud Minta Kampus Undur Tenggat Pembayaran Uang Pendaftar KIP Kuliah

Selama masa pemulihan, pendaftar KIP Kuliah harus menunggah atau upload ulang dokumen serta reclaim akun mulai 19 Juli hingga 30 Agustus 2024.


Respons Menkominfo Budi Arie soal Peretasan PDN: Sebut Alhamdulillah hingga Hindari Wartawan

13 hari lalu

Menkominfo RI Budi Arie Setiadi dalam Forum Ministrial Roundtable WSIS 2024 di Gedung CICG, Jenewa, Swiss, pada Selasa (28/05/2024). Foto: Kominfo/Meda
Respons Menkominfo Budi Arie soal Peretasan PDN: Sebut Alhamdulillah hingga Hindari Wartawan

Menkominfo Budi Arie Setiadi disebut harus bertanggung jawab terkait gangguan yang terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Bagaimana responnya terkait masalah ini?


Anggota DPR Minta Penggunaan Dana Pemeliharan Pusat Data Nasional Didalami Aparat Hukum

13 hari lalu

Anggota DPR RI dari fraksi partai Nasdem, Ahmad Sahroni, seusai dihadirkan dalam sidang lanjutan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 6 Juni 2024. Dalam sidang, Ahmad Sahroni mengklaim telah mengembalikan uang sebesar Rp 860 juta kepada KPK, setelah diduga berasal dari hasil korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Anggota DPR Minta Penggunaan Dana Pemeliharan Pusat Data Nasional Didalami Aparat Hukum

Ahmad Sahroni menduga ada penyelewengan dana Rp 700 miliar yang dianggarkan untuk pemeliharaan Pusat Data Nasional sementara.


Pakar UGM Sebut Peretasan PDNS Turunkan Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah

14 hari lalu

Ilustrasi peretasan situs dan data. (Shutterstock)
Pakar UGM Sebut Peretasan PDNS Turunkan Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah

Dosen Fakultas Teknik UGM Ridi Ferdiana mengatakan serangan siber pada PDNS merupakan 'pil pahit' yang harus ditelan oleh pemerintah.


Imigrasi Sempat Surati Kominfo Minta Backup Data di Pusat Data Nasional

15 hari lalu

Dirjen Imigrasi Silmy Karim (tengah) meninjau proses pemeriksaan keimigrasian di autogate yang dioperasikan di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Rabu, 6 Maret 2024. Sebanyak 30 unit autogate pemeriksaan imigrasi yang mengintegrasikan teknologi Face Recognition serta Border Control Management (BCM) itu diresmikan di Bandara Bali untuk mempermudah dan mempercepat proses pemeriksaan keimigrasian. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Imigrasi Sempat Surati Kominfo Minta Backup Data di Pusat Data Nasional

Dirjen Imigrasi Silmy Karim mengungkap pihaknya pernah meminta data mereka di Pusat Data Nasional dicadangkan atau diback up ke Kemenkominfo.