Jokowi Teken Perpres Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, Apa Isinya?

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan) dan Bupati Bogor Ade Yasin (tengah) meninjau vaksinasi massal di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis 17 Juni 2021. Presiden meminta Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor untuk rutin menggelar vaksinasi massal di stadion tersebut sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat terutama para pelaku usaha, tokoh agama, dan tenaga pendidik. ANTARA FOTO/Prayoga

    Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan) dan Bupati Bogor Ade Yasin (tengah) meninjau vaksinasi massal di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis 17 Juni 2021. Presiden meminta Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor untuk rutin menggelar vaksinasi massal di stadion tersebut sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat terutama para pelaku usaha, tokoh agama, dan tenaga pendidik. ANTARA FOTO/Prayoga

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021-2025. Perpres itu diteken pada 8 Juni 2021 dan diundangkan pada hari yang sama.

    Salah satu poin yang berbeda dari Rencana Aksi HAM ini, memuat sasaran strategis dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Ada empat kelompok yang disebut sebagai sasaran, yakni; perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat.

    Dalam lampiran dijelaskan alasan masyarakat adat masuk dalam kelompok sasaran.

    "Dasar pemikiran bahwa hingga saat ini belum tersedia kerangka perlindungan hukum yang memadai bagi Kelompok Masyarakat Adat dan pelanggaran hak atas lahan Kelompok Masyarakat Adat masih sering terjadi," demikian bunyi petikan lampiran I Perpres tersebut.

    Sebelumnya, dalam Perpres RANHAM 2015-2019, isu agraria dan perlindungan terhadap kelompok minoritas seksual belum diakomodir.

    Dalam rangka menyelenggarakan RANHAM, maka dibentuk panitia nasional yang terdiri dari Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Kepala Bappenas, dan Menteri Luar Negeri.

    "Panitia Nasional RANHAM dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia," tulis Perpres tersebut.

    Panitia nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia bertugas untuk merencanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kemudian menyampaikan laporannya kepada presiden, serta mempublikasikan laporan capaian pelaksanaan RANHAM.

    Baca juga: Kepala BKN akan Hadir dalam Pemeriksaan Komnas HAM Soal TWK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Klaim Landai Angka Kasus Harian Covid-19, Angka itu Mengelabui Kita

    Pemerintah klaim kasus harian Covid-19 mulai melandai. Lalu mengapa pendiri LaporCovid-19 mengatakan bahwa angka itu tak ada artinya?