Siang Ini, Komnas HAM Dijadwalkan Periksa Kepala BKN Soal Polemik TWK

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam saat audiensi Komnas HAM dengan sejumlah guru besar dari Universitas di Indonesia di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin, 14 Juni 2021. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan audiensi dengan sejumlah guru besar dari universitas di Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam saat audiensi Komnas HAM dengan sejumlah guru besar dari Universitas di Indonesia di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin, 14 Juni 2021. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan audiensi dengan sejumlah guru besar dari universitas di Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memanggil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana soal polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pada hari ini, Selasa, 22 Juni 2021. 

    Kesediaan Bima hadir terkonfirmasi oleh Komisioner Komnas HAM Choirul Anam. "Yang bersangkutan hadir, pukul 13.00 WIB," ucap dia melalui pesan teks pada Selasa, 22 Juni 2021. 

    Sebelumnya, 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK mengadu ke Komnas HAM pada 24 Mei 2021. Dalam aduannya tersebut, mereka melampirkan laporan yang berisikan delapan hal yang dinilai sebagai bentuk dugaan pelanggaran HAM.

    Menindaklanjuti aduan tersebut, Komnas HAM kemudian mengagendakan sejumlah pemeriksaan. Mulai dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan BKN, hingga beberapa saksi ahli. 

    Dalam pemeriksaan terhadap KPK pada pekan lalu, Anam mengatakan ada perbedaan keterangan antara kedua lembaga tersebut. 

    "BKN sendiri beberapa hari yang lalu sudah kami periksa dan kami mendapatkan sesuatu yang agak berbeda antara standing yang diceritakan kepada kami oleh KPK," ujar Anam. 

    Namun, Anam enggan merinci perbedaan tersebut. Ia hanya menegaskan perbedaan keterangan yang muncul di antar KPK dan BKN, sangat penting dan substansial.

    "Ada yang soal substansial yang ini mempengaruhi secara besar, kok kenapa ada hasil 75 pegawai KPK tak lulus TWK dan hasil seribu dua ratus sekian. Secara substansial itu ada dan secara teknis itu juga ada. Jadi enggak bisa kami sebutkan," kata Anam. 

    Baca juga: Soal Hasil TWK, KPK dan BKN Cederai Prinsip Transparansi 


     

     

    Lihat Juga