7 Sikap Tokoh hingga Parpol Menolak Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kanan) berdialog dengan petani dalam Kunjungan Kerja di Kanigoro, Pagelaran, Malang, Jawa Timur, Kamis, 29 April 2021. Dalam kunjungan tersebut, Presiden melakukan panen raya serta memberikan bantuan bagi korban gempa Malang. ANTARA/Ari Bowo Sucipto

    Presiden Jokowi (kanan) berdialog dengan petani dalam Kunjungan Kerja di Kanigoro, Pagelaran, Malang, Jawa Timur, Kamis, 29 April 2021. Dalam kunjungan tersebut, Presiden melakukan panen raya serta memberikan bantuan bagi korban gempa Malang. ANTARA/Ari Bowo Sucipto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wacana masa jabatan presiden tiga periode belakangan mencuat kembali. Majalah Tempo edisi pekan ini menurunkan laporan mengenai dugaan manuver orang-orang di lingkaran Istana menggolkan wacana tiga periode atau perpanjangan masa jabatan presiden.

    Di samping itu, muncul pula kelompok relawan Jokowi - Prabowo 2024. Mereka mendukung Presiden Joko Widodo alias Jokowi maju kembali di Pemilihan Presiden 2024 berpasangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

    Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tetap memegang teguh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, terkait dengan masa jabatan presiden.

    "Mengingatkan kembali, Presiden Joko Widodo tegak lurus Konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap Reformasi 1998," kata Fadjroel dalam keterangan tertulis, Sabtu, 19 Juni 2021.

    ADVERTISEMENT

    Isu ini lantas menuai respons dari tokoh hingga partai politik. Sebagian besar dari mereka menolak adanya wacana itu. Berikut ini adalah sejumlah sikap tokoh dan partai politik mengenai isu presiden tiga periode tersebut.

    1. Bivitri Susanti

    Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan setidaknya ada tiga bahaya perubahan masa jabatan presiden tiga periode. Pertama, kata Bivitri, besar potensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dia menyitir pernyataan guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Lord Acton (1834-1902) "power tends to corrupt".

    Bahaya kedua menurut Bivitri adalah tidak adanya regenerasi kepemimpinan. Padahal, kata dia, banyak sekali pemimpin-pemimpin baru yang potensial di Indonesia.

    Dampak dari bahaya pertama dan kedua ialah terhambatnya inovasi untuk Indonesia yang lebih baik. Ia menyebut tidak adanya pergantian pemimpin bahkan bisa membuat Indonesia tak bisa cepat mengikuti perkembangan pendekatan-pendekatan dalam upaya pemajuan kesejahteraan rakyat.

    2. Mahfud Md

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan aturan yang membatasi jabatan presiden dua periode sudah tepat. Ia menolak masa jabatan Presiden 3 Periode.

    "Secara pribadi saya lebih setuju seperti sekarang, maksimal 2 periode saja. Adanya konstitusi itu, antara lain, untuk membatasi kekuasaan baik lingkup maupun waktunya," kata Mahfud di Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Ahad, 20 Juni 2021.

    Mahfud mencuit setelah isu ini di-mention kepada dirinya di Twitter, oleh salah seorang netizen. Namun Mahfud menilai isu ini tak tepat jika ditanyakan pada dirinya sebagai Menko Polhukam. "Sebab saya bukan anggota Parpol atau MPR. 2 atau 3 periode arenanya ada di parpol dan MPR," kata Mahfud.

    3. Golkar

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan Indonesia kembali ke masa lalu dalam konteks demokrasi prosedural, termasuk soal masa jabatan presiden. "Survei ini menegaskan masyarakat tidak mau lihat ke belakang, mereka mau moving forward," kata Doli menanggapi hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) seperti dikutip dari kanal Youtube SMRC, Senin, 21 Juni 2021.

    Hasil survei SMRC mencatat 74 persen responden menghendaki masa jabatan presiden dua periode dipertahankan. Hanya 13 persen yang ingin masa jabatan diubah, dan 13 persen lainnya tidak menyatakan sikap.

    4. PDIP

    Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan partainya menolak adanya gagasan masa jabatan presiden tiga periode. "Gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi 3 periode ini jelas jauh dari pandangan dan sikap politik PDIP," kata Ahmad Basarah.

    Bahkan, kata Basarah, Presiden Jokowi tidak pernah berpikir bisa menjadi presiden tiga periode. Jokowi menganggap bahwa orang-orang yang memunculkan gagasan tiga periode, mau cari muka. "Jadi, kalau subjeknya saja sudah tidak mau, saya kira sangat tidak elok konstitusi kita dipermainkan hanya kepentingan orang per orang saja," ujarnya.

    5. Gerindra

    Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mempertanyakan keberadaan Komunitas Jokowi - Prabowo 2024. Meski menilai hal itu sah-sah saja, namun Dasco menilai hal itu bisa menimbulkan kegaduhan.

    Dasco mengatakan gerakan ini adalah sebuah bentuk aspirasi masyarakat. Namun ia mengingatkan bahwa keinginan mereka memajukan kembali Jokowi harus dengan amandemen UUD 1945, dan membuat perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode.

    Di sisi lain, dengan situasi sekarang, Dasco melihat gerakan ini cenderung akan mendapat penolakan. Golongan masyarakat yang ingin pemimpin baru, dan pendukung Prabowo, pasti menolak gerakan ini.

    6. Demokrat

    Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyayangkan adanya wacana masa jabatan Presiden 3 periode. "Indonesia bukan hanya Jokowi dan Prabowo semata-mata. Seakan-akan tanpa Jokowi dan Prabowo, Indonesia tidak akan bisa maju dan menjadi lebih baik," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Sabtu, 19 Juni 2021.

    Sejak 2014, Herzaky mengatakan kontestasi antar keduanya malah membelah masyarakat dan memunculkan polarisasi dan luka mendalam di masyarakat, yang belum pernah kita alami di era-era sebelumnya. "Kalau kemudian kita menyerahkan nasib Indonesia kembali kepada keduanya, seakan-akan Indonesia ini berhenti bergerak dan tidak ada kemajuan sejak 2014," kata Herzaky.

    7. PKS

    Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menentang ide perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Ia menyebut wacana tersebut bertentangan dengan demokrasi dan tak sesuai amanat reformasi.

    Ia mengatakan ada tiga alasan wacana tiga periode jabatan presiden harus ditolak. Pertama, Mardani mengatakan karat kekuasaan berbahaya dan makin lama karatnya berpotensi makin besar.

    Alasan kedua kenapa PKS menolak masa jabatan Presiden 3 periode, adalah kekhawatiran sirkulasi kekuasaan akan tidak terjadi. Ia meyakini tak hanya Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mampu memimpin Indonesia. Terakhir, Mardani mengatakan ruang publik akan sangat tak sehat jika wacana ini dilakukan.

    Baca juga: Darurat Covid-19 Diduga Bakal Jadi Alasan Agar Masa Jabatan Presiden 3 Periode


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Klaim Landai Angka Kasus Harian Covid-19, Angka itu Mengelabui Kita

    Pemerintah klaim kasus harian Covid-19 mulai melandai. Lalu mengapa pendiri LaporCovid-19 mengatakan bahwa angka itu tak ada artinya?