ICW Bantah Terima Dana Hibah dari KPK

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M.Syarif, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas Saldi Isra, peneliti ICW Lalola Ester dan Direkur PUKAT UGM Zainal Arifin Mochtar, seusai mengikuti diskusi catatan dua tahun pemerintah Presiden Joko Widodo, di kantor ICW, Jakarta, 18 Oktober 2016. TEMPO/Imam Sukamto

    Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M.Syarif, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas Saldi Isra, peneliti ICW Lalola Ester dan Direkur PUKAT UGM Zainal Arifin Mochtar, seusai mengikuti diskusi catatan dua tahun pemerintah Presiden Joko Widodo, di kantor ICW, Jakarta, 18 Oktober 2016. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch menyanggah tuduhan bahwa lembaganya menerima dana sebesar Rp 96 miliar dari United Nation Office of Drugs and Crime atau UNODC melalui Komisi Pemberantasan Korupsi saat masa kepemimpinan Abraham Samad dkk. ICW menyatakan informasi itu palsu.

    “Informasi itu tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak berdasar sama sekali,” kata Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo lewat keterangan tertulis, Senin, 21 Juni 2021.

    Merujuk pada laporan audit keuangan ICW 2010-2014, kata dia, lembaganya mendapatkan bantuan sebanyak Rp 1,474 miliar dari UNODC dalam periode waktu 5 tahun. Uang itu, sebagian besar dipakai untuk membiayai kegiatan pelatihan bagi pegawai KPK dan penelitian tentang ketentuan konvensi United Nation Convention Against Corruption dan advokasi penguatan kebijakan antikorupsi di Indonesia.

    Adnan mengatakan sejak awal kontrak antara ICW dengan UNODC adalah untuk menguatkan kelembagaan KPK. Karena itu, membutuhkan persetujuan formal dari pimpinan KPK. Program itu, kata Adnan, juga telah disetujui oleh pemerintah Indonesia. Dia bilang persetujuan dari pemerintah Indonesia wajib ada sebagai prosedur hibah internasional yang berlaku. “Persetujuan prinsipil atas program hibah maupun pelaksanaannya harus terlebih dahulu didapatkan dari perwakilan pemerintah Indonesia,” kata Adnan.

    ICW, kata Adnan, juga tidak pernah menerima dana hibah sepeser pun dari KPK, sejak lembaga itu berdiri hingga sekarang. Dia bilang keberadaan dana hibah dari KPK itu memang sempat dimunculkan oleh pakar hukum pidana Romli Atmasasmita. Namun, menurut Adnan, Romli keliru membaca laporan audit.

    Adnan menjelaskan bahwa dalam laporan itu disebutkan adanya poin ‘Saweran KPK’ dengan nilai Rp 400 juta lebih. Akan tetapi, uang itu sebenarnya adalah hasil saweran dari masyarakat untuk membantu membangun gedung baru KPK. Uang itu, kata dia, sudah diserahkan kepada komisi antirasuah melalui pelaksana tugas pimpinan KPK, Johan Budi. “Yang ada adalah ICW mengalirkan dana ke KPK,” kata Adnan.

    Menurut Adnan, hoaks dana hibah ke ICW ini kerap muncul ketika lembaganya tengah melakukan advokasi untuk KPK. Seperti saat ini, ICW sedang gencar membela 51 pegawai KPK yang akan dipecat lewat siasat Tes Wawasan Kebangsaan. Meski demikian, Adnan bersikeras tak akan melaporkan berita bohong itu ke polisi dengan pasal pencemaran nama baik. Dia meyakini penggunaan pasal itu hanya akan mengekang demokrasi di Tanah Air. “Dalam praktiknya pasal itu disalahgunakan untuk membungkam kritik masyarakat,” ujar dia.

    ICW, kata dia, memilih melawan kabar bohong itu lewat dialog, adu argumentasi dan bukti. Dia mempersilahkan masyarakat untuk bertanya langsung kepada ICW melalui alamat surat elektronik lembaganya tentang berbagai tudingan. “Masing-masing dari kita, memiliki tanggung jawab untuk mencari kebenaran atas informasi yang kita dapatkan,” tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.