Komite Referendum Jokowi Tiga Periode Dideklarasikan di Kupang

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat mendamping Presiden RI Joko Widodo melihat proses vaksinasi di Stadion Pakansari dan Stasiun Bogor. (Foto: Rizal/Biro Adpim Jabar)

    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat mendamping Presiden RI Joko Widodo melihat proses vaksinasi di Stadion Pakansari dan Stasiun Bogor. (Foto: Rizal/Biro Adpim Jabar)

    TEMPO.CO, Kupang - Komite Referendum Jokowi Tiga Periode yang digagas sejumlah tokoh masyarakat Nusa Tenggara Timur di deklarasikan di Kupang, Senin, 21 Juni 2021. Komite akan bekerja menjaring aspirasi nasyarakat NTT melalui jajak pendapat yang bebas, terbuka dan jujur terkait masa jabatan Presiden Jokowi selama tiga periode.

    "Hasil jajak pendapat akan dikumpulkan hingga akhir Juli 2021 dan diumumkan, setelah itu Agustus 2021 akan diserahkan ke lembaga negara paling lama 15 Agustus 2021," kata ketua komite referendum Jokowi Tiga Periode, Pius Rengka, saat deklarasi.

    Menurut Pius, pihaknya membentuk komite ini dari tingkat provinsi hingga desa-desa, sehingga memudahkan untuk melakukan jajak pendapat refendum masa jabatan Jokowi. "Pembentukan komite dimulai dari tingkat provinsi hingga tingkat desa dan kampung-kampung," ujarnya.

    Untuk mewujudkan Jokowi tiga periode, kata dia, hanya bisa dilakukan melalui satu cara yakni referendum atau amandemen UUD 1945 Pasal 7 yang menyebutkan, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan".

    ADVERTISEMENT

    "Keinginan agar Jokowi melanjutkan satu periode lagi tidak mungkin diwujudkan nyatakan, karena dilarang Pasal 7 UUD 1945, sehingga perlu dilakukan amandemen," katanya.

    Dia mengusulkan agar pasal 7 UUD 1945 diubah menjadi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali" dan menghilang hanya untuk satu kali masa jabatan.

    Pembentukan komite ini, ujar dia, didasari atas keinginan masyarakat NTT yang menghendaki agar Jokowi memimpin negara ini satu periode lagi karena dinilai bisa menjawab kebutuhan masyarakat. "Kita bisa lihat di Papua dengan satu harga. NTT dengan tujuh bendungan dan masih banyak lagi," katanya.

    Bupati Sumba Tengah Paulus Limu menjamin 98 persen masyarakat di wilayah itu akan mendukung komite ini agar Jokowi memimpin satu periode lagi. Ia mengklaim masyarakat sudah merasakan pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi.
    "Saya jamin 98 persen warga Sumba Tengah akan mendukung Jokowi tiga periode," ucapnya.

    Baca Juga: 2 Skenario Diduga Disiapkan untuk Tambah Masa Jabatan Presiden 3 Periode


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Level 4 dan 3 di Jawa dan Bali, Ada 33 Wilayah Turun Tingkat

    Penerapan PPKM Level 4 terjadi di 95 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali dan level 3 berlaku di 33 wilayah sisanya. Simak aturan lengkap dua level tadi...