Ada Relawan Jokowi - Prabowo 2024, Apa Kata PDIP?

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno. dok.TEMPO/Dhemas

    Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno. dok.TEMPO/Dhemas

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno memberikan komentar ihwal berdirinya kelompok relawan Jokowi - Prabowo 2024 atau Jokpro 2024. Kelompok relawan itu menyerukan agar Presiden Joko Widodo bersanding dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

    Hendrawan mengatakan penentuan pasangan calon presiden-wakil presiden di pilpres 2024 merupakan kewenangan partai-partai politik. Ia mengingatkan bahwa pasangan calon tersebut hanya bisa diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik.

    "Yang berhak usung paslon dalam pilpres itu parpol atau gabungan parpol, jadi penentunya adalah ketum-ketum partai," kata Hendrawan ketika dihubungi, Senin, 21 Juni 2021.

    Komunitas Jokpro 2024 terbentuk dengan dibidani salah satunya oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari. Menurut Qodari, Jokowi mesti berpasangan dengan Prabowo demi mengatasi polarisasi yang terjadi di Tanah Air imbas dua pilpres sebelumnya.

    Qodari juga berujar akan mendorong amandemen konstitusi tentang masa jabatan presiden. Ia mengklaim bahwa perpanjangan periode masa jabatan presiden ini tidak mengkhianati cita-cita reformasi 1998.

    Di era orde baru, masa jabatan presiden tidak diatur. Sedangkan, kata Qodari, yang dia usulkan adalah perpanjangan sekali masa jabatan saja. "Ini bukan tak ada masa jabatan, tapi tiga (periode)," kata Qodari, Sabtu, 19 Juni 2021.

    Menurut Hendrawan, MPR periode 2014-2019 hanya merekomendasikan amandemen konstitusi mengenai pokok-pokok haluan negara--dulu bernama garis-garis besar haluan negara (GBHN). Ia mengatakan Fraksi PDIP MPR pun bekerja di rel konstitusi dan sesuai instruksi partai.

    "Selama fraksi tidak mendapat instruksi untuk mempersiapkan amandemen, maka wacana tentang hal tersebut semata-mata hanya hiburan saja. Isu-isu lain hanya membuat politik bising," kata Hendrawan.

    Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan aspirasi memasangkan Jokowi dan Prabowo sah-sah saja. Namun dia menilai hal itu bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

    Menurut Dasco, masyarakat yang menginginkan adanya pemimpin baru di 2024 justru marah dengan kegiatan Jokpro. "Atau pendukung Pak Prabowo marah, karena dikooptasi menjadi wakilnya Pak Jokowi yang sebenarnya sudah habis masa periodenya di 2024 nanti," kata Dasco kepada Tempo, Sabtu, 19 Juni 2021.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | EGI ADYATAMA

    Baca: Bivitri Susanti Sebut 3 Bahaya Masa Jabatan Presiden 3 Periode


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.