Warga Madura Desak Hapus Penyekatan Suramadu, Eri Cahyadi: Itu Wewenang Satgas

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memantau lalu lintas kendaraan bermotor di Jembatan Suramadu arah ke Kota Surabaya, Jatim, serta memantau kegiatan rapid test antigen secara massal sejak Minggu 6 Juni hingga Senin 7 Juni 2021. ANTARA/HO-Humas Pemkot Surabaya

    Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memantau lalu lintas kendaraan bermotor di Jembatan Suramadu arah ke Kota Surabaya, Jatim, serta memantau kegiatan rapid test antigen secara massal sejak Minggu 6 Juni hingga Senin 7 Juni 2021. ANTARA/HO-Humas Pemkot Surabaya

    TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatan ia tidak bisa secara sepihak menghilangkan posko penyekatan di Jembatan Suramadu. Alasannya, penyekatan di tapal batas Surabaya – Bangkalan itu merupakan kebijakan Satgas Covid-19 Jawa Timur dan forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda).

    “Swab antigen di posko penyekatan itu keputusan forkopimda, bukan keputusan saya. Kalau mau menghapus penyekatan, tentunya bukan ranah saya sendiri. Ditiadakan atau tidak, itu wewenang Satgas Covid Jawa Timur,” kata Eri saat berdialog dengan perwakilan pengunjuk rasa Koalisi Masyarakat Madura Bersatu, Ahmad Annur, di Taman Surya Balai Kota Surabaya, Senin, 21 Juni 2021.

    Sebelumnya, sekitar dua ribu massa mendatangi Balai Kota Surabaya mendesak Eri Cahyadi menghapus posko penyekatan di Suramadu. Menurut peserta aksi, penyekatan Suramadu bersifat diskriminatif karena hanya warga Madura arah Surabaya saja yang diswab. Menurut mereka, kebijakan menyekat Suramadu menyusahkan orang Madura yang akan bekerja.

    Selain itu, warga Madura yang sudah kesulitan ekonomi imbas dari Covid-19, makin sengsara jika harus diswab. Belum lagi yang dinyatakan positif langsung dikarantina.  “Mengapa Pemkot Surabaya tidak menswab antigen warganya sendiri di tempat-tempat hiburan,” kata mereka.

    Kepada pengunjukrasa, Eri berdalih bahwa sebenarnya justru Bupati Bangkalan Abdul Latif Imron-lah yang meminta dia membantu menyekat pergerakan warga Bangkalan ke Surabaya. Menurut Eri, karena jumlah tenaga kesehatan Bangkalan tak mencukupi, bupati meminta dia mengirimkan tenaga medis di posko penyekatan. “Surabaya ini bisa disebut perpanjangan Bangkalan, karena Pak Bupati bilang nakesnya sedikit maka perlu bantuan,” ujar Eri.

    Eri menawarkan jalan tengah, yakni warga yang hendak melintas Suramadu membawa surat izin keluar masuk (SIKM) yang berlaku satu minggu. Kalau jalan tengah ini disepakati, swab antigen di Suramadu bisa ditiadakan. “Nanti saya sampaikan ke Gubernur Jawa Timur,” ujar Eri.

    Meski demikian, massa aksi tetap tidak puas dengan jawaban Eri Cahyadi. Mereka bergeming dengan tuntutannya bahwa posko penyekatan Suramadu harus dibongkar saat ini juga. Massa mengancam akan membongkar sendiri posko tersebut bila tuntutan mereka tidak digubris. “Tuntutan kami hanya satu, angkat itu semua fasilitas swab antigen di Suramadu,” kata Ahmad Annur.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Catatan Tentang Cuti Bersama 2022

    Sebanyak 16 hari libur nasional telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk cuti bersama dan pergesera libur akan disesuaikan dengan kondisi.