Desak Pemerintah Terapkan PSBB, Puan: Covid-19 Makin Mengkhawatirkan

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato dalam rapat paripurna ke-17 masa persidangan V tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Mei 2021. Rapat Paripurna tersebut beragendakan mendengarkan pidato ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan V tahun 2020-2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato dalam rapat paripurna ke-17 masa persidangan V tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Mei 2021. Rapat Paripurna tersebut beragendakan mendengarkan pidato ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan V tahun 2020-2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mendesak pemerintah segera meningkatkan upaya pengendalian Covid-19. Puan mengatakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dapat menjadi salah satu cara menahan laju penyebaran virus SARS-CoV-2 atau menekan kasus Covid-19.

    Menurut Puan, PSBB dapat diterapkan di daerah yang masuk zona merah. Untuk daerah lainnya, dia mendesak pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro.

    "Pemerintah harus segera bertindak untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 yang makin mengkhawatirkan. Berlakukan PSBB secara terbatas untuk daerah-daerah zona merah atau pengetatan PPKM Mikro," kata Puan Maharani dalam keterangan tertulis, Senin, 21 Juni 2021.

    Puan mengatakan pemerintah harus dapat menentukan langkah penanganan yang serius dan mendesak. Dia juga meminta pemerintah memastikan bahwa koordinasi dan pengawasan ketat berjalan, khususnya di daerah zona merah.

    Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini mengatakan ledakan kasus Covid-19 di Pulau Jawa semakin mengkhawatirkan. Penyebabnya ialah banyaknya jumlah penduduk dengan mobilitas tinggi dan penerapan protokol kesehatan belum optimal.

    Puan mengingatkan, sesuai Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, pemerintah berwenang mengambil langkah pembatasan sosial atau bahkan lockdown untuk mengatasi pandemi ini. Menurut politikus PDI Perjuangan tersebut, arah kebijakan dari pemerintah pusat sangat diperlukan mengingat sebaran Covid-19 di berbagai daerah.

    "Tombol bahaya harus dinyalakan untuk kondisi darurat ini dan meningkatkan kesadaran akan bahaya lonjakan kasus Covid-19," kata Puan.

    Penambahan kasus Covid-19 mencapai angka 13.737 pada Ahad kemarin, 20 Juni 2021. Dalam tiga hari sebelumnya, penambahan kasus hampir mencapai 13 ribu.

    Meski demikian, pemerintah hingga kini masih memberlakukan PPKM Mikro kendati sejumlah ahli menilai langkah tersebut tak efektif menekan laju penularan. Bahkan, selain meminta diterapkan PSBB, ada juga desakan agar pemerintah menerapkan lockdown.  

    Baca juga: Puan Maharani Disebut Perempuan Paling Potensial Maju Pilpres, Alasannya?

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.