Ada Kasus Covid-19 di DPR, Komisi III Batalkan Agenda Selama 2 Pekan

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021. Rapat tersebut membahas rencana kerja bidang legislasi di tahun 2021, evaluasi terhadap pelaksanaan rencana prioritas kerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021 di bidang pemasyarakatan dan keimigrasian. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021. Rapat tersebut membahas rencana kerja bidang legislasi di tahun 2021, evaluasi terhadap pelaksanaan rencana prioritas kerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021 di bidang pemasyarakatan dan keimigrasian. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengatakan Pimpinan Komisi III DPR telah mengambil kebijakan untuk membatalkan kegiatan sejak Senin, 21 Juni 2021 hingga dua pekan ke depan. Langkah itu diambil setelah ada temuan kasus Covid-19 di parlemen dan meningkatnya kasus Covid-19

    "Untuk kegiatan Komisi III DPR sejak Senin hingga dua pekan ke depan dibatalkan," ujar Pangeran Khairul Saleh.

    Menurut jadwal, Senin ini Komisi yang menaungi sektor hukum dan keamanan ini akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun agenda tersebut dibatalkan. 

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menuturkan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada Kamis pekan lalu menyepakati membatasi tingkat kehadiran rapat di tiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) menjadi hanya 20-25 persen. Kebijakan itu berlaku hingga akhir Juni 2021.

    "Tingkat kehadiran di DPR akan dikurangi 20 persen hingga maksimal 25 persen saja. Baik itu anggota DPR, Tenaga Ahli (TA), maupun staf pendukung yang lain," kata Dasco. 

    Politikus Partai Gerindra itu menyatakan Rapat Bamus yang dihadiri para Pimpinan DPR dan ketua-ketua fraksi juga menyepakati dalam dua pekan ke depan akan diberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Menurut dia, hingga akhir Juni 2021 komisi-komisi di DPR tidak diperkenankan mengadakan kunjungan-kunjungan di dalam dan luar negeri.

    Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyebut berdasarkan data yang diterimanya hingga saat ini tercatat sebanyak 11 anggota DPR dan banyak staf pendukung positif Covid-19. Oleh sebab itu, Sekjen melakukan pengetatan akses masuk ke kompleks parlemen untuk mencegah penambahan kasus Covid-19.

    Baca juga: Kasus Covid-19 Meledak, Anggota DPR: Tanda Faskes Kolaps di Depan Mata


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.