Bukti Baru Heli Firli Bahuri: Dugaan Diskon Ratusan Juta dan Kasus Meikarta

Reporter

Editor

Tempo.co

Ketua KPK Firli Bahuri bersiap menjalani pembacaan putusan sidang etik di KPK, Jakarta, Kamis, 24 September 2020. Firli dianggap telah melanggar kode etik karena menggunakan helikopter dalam perjalanan di Sumatera Selatan dan saat kembali ke Jakarta pada Juni 2020. ANTARA/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, JakartaIndonesia Corruption Watch (ICW) kembali melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri ke Dewan Pengawas. ICW mengantongi petunjuk baru dugaan gratifikasi berupa diskon dalam penyewaan helikopter mewah tersebut.

“ICW melaporkan kembali Firli atas dugaan pelanggaran kode etik,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana saat pelaporan di Gedung Anti-Corruption Learning Center, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Juni 2021.

Petunjuk baru dugaan gratifikasi itu termuat dalam dokumen aduan yang diserahkan ICW. Dalam dokumen pelaporan yang diperoleh tim Indonesialeaks, ICW menemukan indikasi selisih harga ratusan juta antara tarif normal di pasar penyewaan heli dengan yang diklaim oleh pihak Firli dalam sidang etik.

Dalam putusan sidang etik disebutkan bahwa Firli menyewa helikopter dengan harga Rp 7 juta per jam belum termasuk pajak 10 persen. Dia dan keluarganya menumpang heli itu dengan rute Palembang menuju Desa Lontar, lalu kembali lagi ke Palembang pada 20 Juni 2020. Mesin terbang itu kembali ditumpangi saat perjalanan pulang dari Palembang menuju Jakarta pada 21 Juni 2020.

Waktu tempuh dari Palembang ke Desa Lontar sekitar 45 menit. Sehingga total perjalanan pergi-pulang sekitar 1 jam 30 menit. Dengan tarif sewa 7 juta per jam, maka harga yang harus dibayarkan adalah Rp 15,4 juta. Begitupun dalam perjalanan dari Palembang ke Jakarta ditempuh dalam waktu dua jam. Versi Firli dan putusan Dewan Pengawas, total harga untuk penyewaan heli selama 4 jam itu sebesar Rp 30,8 juta.

Data yang ditemukan ICW mengatakan harga sewa yang jauh lebih mahal. Selain perusahaan tempat Firli menyewa, ICW menemukan ada sembilan perusahaan lain yang menyediakan jasa serupa. Di antaranya, PT AI, PT SA, PT AI, PT DAS, PT KI, PT SCA, PT NUH, PT IIAS dan PT H. ICW memperoleh harga sewa dari PT SA. Perusahaan itu mematok harga sewa sebesar US$ 2.750 per jam atau sekitar Rp 39,1 juta. Harga itu belum termasuk pajak.

Dari informasi itu, ICW memperkirakan bahwa harga sewa 4 jam helikopter seharusnya berkisar Rp 156,6 juta. Kalau termasuk pajak, maka harga yang harus dibayar adalah Rp 172,3 juta. Bila dibandingkan dengan harga sewa yang dibayarkan Firli yaitu Rp 30,8 juta, maka terdapat perbedaan biaya sewa sebanyak Rp 141,5 juta. “Patut diduga Terlapor (Firli) mendapatkan gratifikasi berupa diskon sebesar Rp 141.540.300 atau sekitar 82 persen dari kewajiban yang harus dibayarkan,” seperti dikutip dari dokumen.

Selain soal kejanggalan harga, ICW juga menelusuri pemilik helikopter tersebut. Kode helikopter yang dipakai Firli adalah PK-JTO. Merujuk pada dokumen Civil Aircraft Register milik Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, helikopter dengan kode tersebut dimiliki oleh perusahaan asal Singapura.  Di Indonesia, operator helikopter tersebut adalah PT APU.

Mayoritas saham PT APU dimiliki oleh PT M Tbk dengan persentase 99,98 persen. PT M diduga merupakan bagian dari salah satu korporasi raksasa di Indonesia. Dalam struktur kepengurusan PT APU juga ditemukan bahwa pejabat komisaris di perusahaan itu berinisial RHS pernah dipanggil oleh jaksa KPK dalam persidangan proyek Meikarta.

Dari data tersebut, ICW menengarai pemberian diskon sewa helikopter berkaitan dengan kasus yang pernah ditangani KPK, yaitu kasus suap proyek Meikarta. “Terlapor merupakan Deputi Penindakan KPK yang memiliki fungsi berkaitan dengan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana kasus korupsi,” seperti dikutip dari dokumen. 

Tim Indonesialeaks telah mengirimkan surat berisi daftar pertanyaan kepada Firli terkait pelaporan dirinya dalam kasus ini. Namun, hingga berita diturunkan dia belum merespon. 

Sebelunya, dalam sidang putusan kasus helikopter ini pada 24 September 2020, Firli Bahuri meminta maaf. "Saya pada kesempatan ini memohon maaf kepada masyarakat yang merasa tidak nyaman. Putusan saya terima dan saya pastikan tidak akan mengulangi, terima kasih," kata Firli. Dalam putusan itu, Dewas KPK menganggap Firli melanggar kode etik yaitu larangan bergaya hidup mewah. Dewas menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis 2 kepada mantan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan tersebut.

Baca juga: Dugaan Dominasi Firli Bahuri di KPK, Bikin 2 Pimpinan KPK Tak Betah

Liputan ini merupakan kolaborasi beberapa media di bawah Indonesialeaks. Yaitu Jaring.id, Tirto.id, Majalah Tempo, Koran Tempo, Tempo.co, The Gecko Project, KBR, Suara.com, Independen.id.






ICW Anggap Perpanjangan Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Berpotensi Suburkan Oligarki

3 hari lalu

ICW Anggap Perpanjangan Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Berpotensi Suburkan Oligarki

ICW menemukan setidaknya ada tiga masalah jika usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa diakomodasi.


Jet Tempur Sukhoi di India Tabrakan, 1 Pilot Tewas dan 2 Selamat

4 hari lalu

Jet Tempur Sukhoi di India Tabrakan, 1 Pilot Tewas dan 2 Selamat

Pilot Angkatan Udara India tewas saat pesawatnya tabrakan di udara ketika sedang menjalani latihan.


Tito Karnavian Minta Aparat Jangan Tindak Pemerintah, ICW: Pola Pikir Itu Penting Diluruskan

6 hari lalu

Tito Karnavian Minta Aparat Jangan Tindak Pemerintah, ICW: Pola Pikir Itu Penting Diluruskan

ICW menyarankan kepada Tito Karnavian agar melihat data KPK. Sejak 2004 hingga 2022, setidaknya ada 178 kepala daerah diproses hukum kasus korupsi.


KPK Sebut Pembekuan Rekening Istri Lukas Enembe Berkaitan Penyidikan Kasus Suap

10 hari lalu

KPK Sebut Pembekuan Rekening Istri Lukas Enembe Berkaitan Penyidikan Kasus Suap

KPK mengatakan pembekuan rekening istri tersangka suap Lukas Enembe dilakukan sebagai bagian dari penyidikan kasus


Kata KPK Soal OC Kaligis Menjadi Penasihat Hukum Lukas Enembe

11 hari lalu

Kata KPK Soal OC Kaligis Menjadi Penasihat Hukum Lukas Enembe

KPK memberikan tanggapan setelah OC Kaligis didapuk sebagai salah satu penasihat hukum Lukas Enembe.


Beredar Rekaman CCTV Lukas Enembe Terlihat Sehat, Begini Tanggapan KPK

11 hari lalu

Beredar Rekaman CCTV Lukas Enembe Terlihat Sehat, Begini Tanggapan KPK

KPK menanggapi video Lukas Enembe yang memperlihatkan Gubernur Provinsi Papua tersebut bisa beraktivitas layaknya orang sehat.


Akan Dipensiunkan AS, Helikopter Tempur Black Hawk Jadi Pilihan Australia

14 hari lalu

Akan Dipensiunkan AS, Helikopter Tempur Black Hawk Jadi Pilihan Australia

Australia akan membeli 40 helikopter militer Black Hawk dari Amerika Serikat dengan harga sekitar A$2,8 miliar atau Rp29 triliun lebih


KPK Agendakan Pemeriksaan Istri dan Anak Lukas Enembe Hari Ini

14 hari lalu

KPK Agendakan Pemeriksaan Istri dan Anak Lukas Enembe Hari Ini

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan komisi akan memanggil istri dan anak Lukas Enembe.


KPK Dalami Dugaan Adanya Aliran Dana dari Lukas Enembe ke KKB

14 hari lalu

KPK Dalami Dugaan Adanya Aliran Dana dari Lukas Enembe ke KKB

KPK mendalami dugaan aliran dana dari Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe kepada kelompok separatis atau dikenal KKB di Papua


KPK Tegaskan Lukas Enembe Tak Perlu Berobat ke Singapura

14 hari lalu

KPK Tegaskan Lukas Enembe Tak Perlu Berobat ke Singapura

KPK menyebut Lukas Enembe tidak perlu berobat ke luar negeri karena fasilitas kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto dinilai cukup memadai untuk pengobatan