Pakar Minta Pemerintah Berani Lockdown Regional, Bukan Gas-Rem-Gas-Rem

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas melakukan razia masker saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Senin, 22 Maret 2021.  Selain diperpanjang dari 23 Maret sampai 5 April, cakupan wilayah PPKM mikro juga diperluas. TEMPO/Subekti.

    Petugas melakukan razia masker saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Senin, 22 Maret 2021. Selain diperpanjang dari 23 Maret sampai 5 April, cakupan wilayah PPKM mikro juga diperluas. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mendorong pemerintah segera mengambil kebijakan luar biasa untuk menangani pandemi Covid-19, yakni lockdown.

    Sebagaimana diketahui, terjadi lonjakan kasus positif Covid-19 sejak 17 Juni 2021, di mana kasus baru tercatat mencapai lebih dari 12 ribu per-harinya, hingga 19 Juni 2021.

    Hermawan menilai, pemerintah memiliki dua opsi, yakni pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara nasional atau lockdown atau penguncian wilayah secara regional seperti di Pulau Jawa, Kalimantan, atau Sumatera.

    "Usul yang paling radikal yaitu lockdown regional. Ini bentuk paling logis. Karena seluruh negara yang sudah melewati kasus, tidak ada cara lain," ujar Hermawan dalam konferensi pers daring pada Ahad, 20 Juni 2021.

    ADVERTISEMENT

    Hermawan melihat, dalam kondisi seperti ini, pemerintah tidak bisa lagi mengharapkan ekonomi dan kesehatan berjalan selaras.

    "Tidak mungkin memenangkan dua-duanya. Perlu memutus salah satu sebagai prioritas dan harus ada extraordinary initiative atau extraordinary policy making," ucap Hermawan.

    Sebab, jika pemerintah menunjukkan sikap yang inkonsisten, maka Indonesia tak akan pernah keluar dari pandemi Covid-19.

    "Rem, gas, rem, gas, rem dan gas, itu adalah kebijakan yang terkatung-katung yang membuat kita hanya menunda bom waktu saja karena tidak mampu memutus mata rantai Covid-19," kata Hermawan.

    Selain itu, sikap pemerintah juga telah membuat masyarakat bingung. Selama ini, masyarakat kerap bertanya-tanya Indonesia berada di fase gelombang berapa. Padahal, menurut Hermawan, sesungguhnya Indonesia masih berada di gelombang pertama.

    Hal itu dapat dilihat dari indikator positivity rate Indonesia masih di atas 10 persen, lalu mortality rate masih di atas lima persen, dan incidence rate harian masih puluhan ribu.

    "Masih jauh dari kata terkendali, mudah-mudahan kita masih bisa menemukan puncak kasus. Karena sejujurnya sekarang kita belum pada puncak kasus. Maka itu perlu ada kebijakan yang berani," kata Hermawan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Level 4 dan 3 di Jawa dan Bali, Ada 33 Wilayah Turun Tingkat

    Penerapan PPKM Level 4 terjadi di 95 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali dan level 3 berlaku di 33 wilayah sisanya. Simak aturan lengkap dua level tadi...