KPK dan BKN Disebut Cederai Prinsip Transparansi soal Hasil TWK

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kiri) didampingi Komisioner Komnas HAM Choirul Anam (kanan) berjalan bersama usai pemeriksaan terkait laporan dugaan pelanggaran HAM pada proses TWK pegawai KPK, di Komnas Ham, Jakarta, Kamis 17 Juni 2021. Pada pemeriksaan itu Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan dasar hukum pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan untuk alih status pegawai KPK menjadi ASN. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kiri) didampingi Komisioner Komnas HAM Choirul Anam (kanan) berjalan bersama usai pemeriksaan terkait laporan dugaan pelanggaran HAM pada proses TWK pegawai KPK, di Komnas Ham, Jakarta, Kamis 17 Juni 2021. Pada pemeriksaan itu Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan dasar hukum pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan untuk alih status pegawai KPK menjadi ASN. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Jakarta - Freedom Information of Network Indonesia (FOINI) menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mencederai prinsip-prinsip transparansi yang termuat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terkait hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).

    FOINI adalah koalisi sejumlah organisasi masyarakat sipil dan individu yang fokus pada advokasi keterbukaan informasi di Indonesia. Menurut FOINI, sebagai badan publik, KPK dan BKN seharusnya wajib taat terhadap ketentuan hukum.

    "KPK RI dan BKN RI untuk segera memberikan informasi kepada FOINI dan membukanya kepada publik, yaitu soal tertulis dan panduan wawancara TWK agar polemik yang timbul di masyarakat atas pertanyaan TWK dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi ASN lebih menemukan titik terang dan terhindar dari prasangka buruk," demikian pernyataan dalam siaran pers FOINI yang diterima Tempo pada Ahad, 20 Juni 2021.

    FOINI sebelumnya sudah menyampaikan surat permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPK dan BKN agar kedua instansi negara tersebut membuka ke publik dokumen-dokumen yang berisi soal-soal tertulis TWK pegawai KPK dan panduan wawancara, termasuk daftar pertanyaan wawancara pada proses TWK.

    ADVERTISEMENT

    Surat kepada PPID KPK dengan nomor 001/FOINI/V/2021 itu FOINI ajukan dan diterima oleh PPID KPK pada 27 Mei 2021 dengan nomor registrasi /56/.../200/. Kemudian pada 11 Juni 2021, KPK memberi tanggapan melalui surat bernomor B-3566/HM.06.00/50-56/06/2021.

    Melalui surat tersebut, KPK menyampaikan bahwa informasi yang FOINI minta tidak berada dalam kewenangan KPK dan seluruh kegiatan TWK dilakukan oleh lembaga pemerintah terkait.

    Sementara dengan BKN, pada 8 Juni, BKN melalui surat bernomor 02/PPID/HHK/VI/2021 menyampaikan jawaban yang pada intinya memohon perpanjangan waktu untuk memberikan tanggapan permohonan informasi selama tujuh haru kerja terhitung dari 9 Juni s.d. 17 Juni 2021. Namun, hingga melampaui tanggal 17 Juni 2021 yang BKN ajukan, FOINI belum menerima jawaban.

    Atas dasar itu, FOINI mencurigai bahwa tidak diberikan dan dibukanya informasi terkait TWK kepada publik disebabkan karena informasi tersebut dinilai oleh BKN sebagai rahasia negara. Pun demikian, pengecualian soal-soal TWK, panduan wawancara, dan dokumen-dokumen terkait TWK harus dilakukan berdasarkan uji konsekuensi yang dilakukan sesuai dengan UU KIP. "Pengecualian informasi seharusnya tidak dapat diputuskan secara sepihak oleh sebuah badan publik," kata FOINI.

    FOINI juga meminta Presiden Joko Widodo untuk menegur Kepala BKN dan KPK yang telah melanggar asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Level 4 dan 3 di Jawa dan Bali, Ada 33 Wilayah Turun Tingkat

    Penerapan PPKM Level 4 terjadi di 95 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali dan level 3 berlaku di 33 wilayah sisanya. Simak aturan lengkap dua level tadi...