Kasus Covid-19 Menanjak, Fraksi PPP Minta Pemerintah Tegas Atur Koordinasi

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Dishub Kota Bogor mengatur lalu lintas saat pemberlakuan aturan ganjil genap di Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 19 Juni 2021. Pemkot Bogor kembali memberlakukan aturan ganjil genap untuk kendaraan roda dua dan empat pada setiap akhir pekan untuk mengurangi mobilitas warga sekaligus mengendalikan lonjakan kasus positif COVID-19 di Kota Bogor yang mencapai 204 kasus pada 17 Juni. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    Petugas Dishub Kota Bogor mengatur lalu lintas saat pemberlakuan aturan ganjil genap di Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 19 Juni 2021. Pemkot Bogor kembali memberlakukan aturan ganjil genap untuk kendaraan roda dua dan empat pada setiap akhir pekan untuk mengurangi mobilitas warga sekaligus mengendalikan lonjakan kasus positif COVID-19 di Kota Bogor yang mencapai 204 kasus pada 17 Juni. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi meminta keseriusan dan ketegasan pemerintah dalam mengkoordinasikan pola penanganan pandemi, khususnya saat terjadi lonjakan kasus Covid-19

    "Mengingat laju penyebaran Covid-19 yang semakin mengganas di sejumlah daerah, kami berharap keseriusan dan ketegasan pemerintah dalam mengkoordinasikan pola penanganan," kata Achmad Baidow, Minggu, 20 Juni 2021.

    Dia menyarankan agar kebijakan umum di masing-masing daerah harus dibuat sama dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik daerah. Hal itu, menurut dia, penting agar tidak ada perbedaan perlakuan implementasi di lapangan seperti DI Yogyakarta yang mewacanakan karantina wilayah atau lockdown.

    Sementara daerah lain menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan ada juga yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). "Hal itu jika dibiarkan akan terlihat seolah-olah tidak ada koordinasi dengan pemerintah pusat," ujar politikus yang akrab disapa Awiek

    ADVERTISEMENT

    Awiek menilai setiap kebijakan yang diambil harus memerhatikan kesiapan infrastruktur di daerah dan melakukan sosialisasi dengan baik. Dia mencontohkan salah satu ketidaksiapan atau kurangnya koordinasi dalam penanganan Covid-19 ialah penyekatan di Jembatan Suramadu yang menyebabkan antrean panjang.

    Menurut dia, hal itu membahayakan serta mempengaruhi daya tahan jembatan karena terlalu lama menahan beban statis. "Larangan kegiatan yang sifatnya berkerumun harus benar-benar dihentikan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19," ujarnya.

    Selain itu, Awiek menyarankan agar sebaiknya diterapkan kembali kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk semua perkantoran. Sebab, ia menyebut penyebaran Covid-19 klaster perkantoran semakin bertambah.

    Ia menilai langkah itu diperlukan, khususnya di instansi pemerintahan secara ketat selama 14 hari ke depan. Sebab, mobilisasi masyarakat di lapangan turut berpengaruh besar terhadap penyebaran atau kasus Covid-19.

    Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, IDI Dukung Wacana Lockdown di Yogyakarta


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Level 4 dan 3 di Jawa dan Bali, Ada 33 Wilayah Turun Tingkat

    Penerapan PPKM Level 4 terjadi di 95 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali dan level 3 berlaku di 33 wilayah sisanya. Simak aturan lengkap dua level tadi...